5 Aksi pemerintah Jokowi beli aset Lapindo & menyerahnya Bakrie

Merdeka.com - Presiden Jokowi telah mengambil langkah tegas terkait penyelesaian ganti rugi lumpur Lapindo. Pemerintah sudah sepakat membeli aset PT Minarak Lapindo senilai Rp 781 miliar.

Hal ini dilakukan karena PT Minarak Lapindo Jaya mengaku tak mampu lagi membayar kerugian pada korban lumpur. Total ada kewajiban sebesar Rp 3,8 triliun yang harus dilunasi. PT Lapindo yang sebagian sahamnya dimiliki Bakrie ini sudah membayar Rp 3,03 triliun. Masih ada hutang Rp 781 M.

Beberapa waktu lalu, Direktur utama PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam mengaku, kondisi saat ini hingga waktu yang belum ditentukan, tidak bisa untuk mengganti rugi sisa 3174 berkas sebesar Rp 781 miliar, karena kondisi keuangan perusahaan krisis.

"Sisa dana itu, Minarak tidak bisa membayar," ujar Andi kepada merdeka.com, Rabu (24/9).

Dia menegaskan, apapun hasil keputusan dari pemerintah maka akan dipatuhi. Pihaknya tidak akan memilih hasil keputusan yang menghasilkan dua alternatif.

"Pokoknya kita serahkan dulu kepada pemerintah hasilnya kita patuhi gitu. Karena tidak ada alternatif lain karena tidak batas waktu yang kita punyai dengan kondisi keuangan yang dipunyai keluarga Bakrie."

Sementara itu Jokowi menegaskan Lapindo harus menyelesaikan semua ganti rugi tahun 2015 bagaimana pun caranya.

Berikut aksi pemerintah menekan dan membeli aset Lapindo:

Pemerintah sebut korban lumpur sudah sengsara

Presiden Jokowi telah menyepakati pembelian aset PT Minarak Lapindo yang menyebabkan bencana lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur."Diputuskan rapat tadi pemerintah akan membeli itu (aset Lapindo)," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.Namun, Jokowi minta pembelian aset itu harus seluruhnya diberikan kepada pemerintah. Hal itu agar Lapindo membayar kerugian tersebut langsung kepada pemerintah bukan pada penduduk setempat."Lapindo harus menyerahkan semuanya tanah yang ada di peta berdampak," ujar Basuki.Sebab, selama ini penduduk setempat yang terkena dampak lumpur Lapindo sudah sangat sengsara, tidak juga dilunasi ganti rugi oleh PT Minarak Lapindo. Pertimbangan ini diputuskan lebih kepada kesejahteraan rakyat yang dalam hal ini penduduk yang terkena dampak lumpur yang dirugikan."Tujuannya pemerintah tidak membeli tanah tetapi untuk membantu masyarakat. Gunanya dengan semangat itu supaya nanti kalau sudah diberikan semua ke pemerintah berkas-berkas tanah sebesar Rp 3,03 triliun," ujarnya.

Adik Ical menyerah

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan CEO Lapindo Brantas Inc Nirwan Bakrie sepakat dengan persyaratan yang diajukan pemerintah terhadap pembelian aset PT Minarak Lapindo.Basuki mengatakan pemerintah akhirnya menyepakati membeli sisa aset Lapindo Rp 781 miliar namun dengan syarat perusahaan Aburizal Bakrie itu harus menyerahkan seluruh aset tanahnya kepada pemerintah."Saya telepon Nirwan, beliau setuju, kalau Lapindo bisa bayar 20 persen (sisa ganti rugi korban lumpur Lapindo) semua kita kembalikan," ujarnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.Basuki mengatakan tanah yang berada di area terdampak lumpur senilai Rp 3,8 triliun. Minarak Lapindo sudah membayar ganti kerugian sebesar Rp 3,03 triliun, namun sisanya Rp 781 miliar belum dibayarkan dengan alasan tidak ada lagi dana."Total tanah yang ada di area berdampak sekitar Rp 3,8 triliun sudah dibayar lapindo Rp 3,03 triliun jadi sisanya Rp 781 miliar. Lapindo sudah menyatakan tidak ada kemampuan lagi untuk beli tanah itu," ujarnya.

Dana sudah dianggarkan Jokowi tahun 2015

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan dana untuk membeli aset PT Minarak Lapindo sudah dianggarkan di DIPA APBN-P 2015. Menurut Basuki, dana untuk membeli aset tersebut tak masalah dari APBN 2015 atau APBNP 2015, karena hanya masalah sumber dananya saja."Dananya APBN atau APBN-P tidak masalah, itu hanya persoalan sumber dananya saja," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.Namun, Basuki menegaskan dana untuk pembelian tersebut sudah dianggarkan di DIPA APBN-P 2015."Sudah ada anggaran di DIPA APBNP 2015," ujarnya.Terkait eksekusi penyelesaian ini, Basuki menyerahkannya kepada Jaksa Agung."Urusan Jaksa Agung, ada surat kuasa jual. Jadi kalau tidak selesai pemerintah bisa jual," ujarnya.

Tahun 2015 tak ada lagi korban lumpur teriak

Sejak 29 Mei 2006, delapan tahun sudah luapan lumpur dari sumur pengeboran PT Minarak Lapindo Jaya di Sidoarjo, Jawa Timur, menenggelamkan berhektar-hektar rumah penduduk, sawah, dan kawasan lain. Tetapi sampai saat ini penyelesaian ganti ruginya masih berlarut-larut.Sekretaris Kabinet, Andi Wijayanto, mengumbar janji mengupayakan tahun depan akan ada solusi buat menyelesaikan masalah itu. Sebab menurut dia, hari ini Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Bupati Sidoarjo, dan Menteri Pekerjaan Umum buat mencari jalan keluar kemelut itu."Nanti di 2015 segera ada penyelesaian-penyelesaian yang lebih konkret tentang masalah-masalah masyarakat yang terkena dampak lumpur Lapindo," kata Andi kepada awak media usai menemui pimpinan KPK di Jakarta, Kamis (18/12).Andi mengaku ada dua persoalan utama mesti dikebut penyelesaiannya. Pertama adalah soal antisipasi tanggul supaya tidak jebol saat diguyur hujan. Problem selanjutnya adalah kewajiban ganti rugi kepada masyarakat mesti segera dituntaskan. Dia melanjutkan, warga setempat kerap menghalangi proses perbaikan tanggul karena merasa mereka sudah diabaikan.

Pemerintah beli aset, bukan bantu Bakrie

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah tidak akan menanggung kesalahan PT Lapindo Brantas yang menjadi penyebab tragedi Lumpur Lapindo yang menenggelamkan sedikitnya 3 desa di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.Menurut JK, PT Minarak Lapindo Jaya, selaku perusahaan yang ditunjuk PT Lapindo Brantas untuk menuntaskan ganti rugi korban lumpur Lapindo, harus tetap membayar ganti rugi."Tidak, pemerintah tidak pernah menanggung, itu bukan ganti rugi. Itu pembelian tanah. Jadi Lapindo tetap membayar. Itu perdata. Jadi bukan ganti rugi, salah itu," jelas JK, usai memberi sambutan dalam Lokakarya Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (10/12).