5 Kasus Korupsi Mangkrak, MAKI Gugat KPK ke PN Jaksel

Merdeka.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah resmi mengajukan lima gugatan praperadilan terhadap lima perkara yang dinilai mangkrak pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan digelar pada Senin (5/4) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Sidang perdana lima Praperadilan yang diajukan MAKI melawan KPK atas perkara mangkrak yang cukup lama maupun baru namun berpotensi mangkrak," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya.

Boyamin menyebutkan lima perkara tersebut diantaranya, kasus Bank Century, E-KTP, Bansos Sembako Kemensos, Pengadaan Helikopter AW, hingga pengembangan mantan Bupati Malang Rendra Kresna.

"Kelima gugatan Praperadilan ini diajukan sebagai upaya untuk mengembalikan Indek Persepsi Anti Korupsi yang menurun tahun 2020 di angka 37 dari sebelumnya angka 40 pada tahun 2019," jelasnya.

Menurutnya, Indek Persepsi Korupsi turun ke angka 37 dari sebelumnya 40 sebagai penyumbang terbesarnya adalah KPK terkait isu revisi UU KPK, kontroversi Pimpinan KPK periode Firli Bahuri dan kawan-kawan, serta banyaknya perkara mangkrak di KPK.

Sehingga salah satu upaya menaikkan Indek Persepsi adalah dengan cara mengajukan gugatan Praperadilan untuk mengurangi dan mencegah perkara mangkrak di KPK.

"Untuk proses selanjutnya, mari kita ikuti proses persidangan untuk mengetahui jawaban KPK atas perkara-perkara mangkrak tersebut diatas," ujarnya.

Berikut penjelasan lima perkara yang menjadi gugatan praperadilan MAKI:

1. Bank CenturySejak KPK kalah oleh Putusan Praperadilan Pengadilan Jakarta Selatan No. 24 tahun 2018 yang berisi melanjutkan Penyidikan untuk nama-nama lain ( Boediona dkk ) pengembangan dari perkara Budi Mulya namun hingga saat ini KPK belum menetapkan satupun Tersangka sehingga perkaranya mangkrak.

2. E-KTPKPK pada tgl 13 Agustus 2019 telah menetapkan tersangka baru korupsi e-KTP yaitu Miryam S. Haryani, Isnu Edhi Wijaya, Husni Fahmi, dan Paulus Tanos. Perkara ini tidak ada perkembangan alias mangkrak hampir 2 tahun padahal mestinya bisa cepat karena hanya perkara pengembangan kasus e-KTP.

3. Pengadaan Heli AWKPK pada tgl 16 Juni 2017 telah menetapkan Irfan Kurnia Saleh sebagai Tersangka dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW 101, namun mangkrak hampir 4 tahun.

4. Sembako BansosKPK telah melakukan OTT dugaan suap penyaluran Sembako Bansos di Kemensos, namun prosesnya diduga tidak melakukan penggeledahan atas semua ijin penggeledahan yang telah diberikan Dewan Pengawas KPK. Praperadilan diajukan saat itu termasuk belum dipanggilnya Ihsan Yunus ( anggota DPR ) oleh KPK, meskipun akhirnya Ihsan Yunus telah dipanggil KPK namun Praperadilan ini tidak dicabut karena masih menyisakan masalah terkait Penyidik KPK tidak melaksanakan semua ijin penggeledahan dari Dewan Pengawas KPK.

5. Gratifikasi Bupati Malang Rendra KresnaKPK telah melakukan proses persidangan atas dugaan gratifikasi yang diterima oleh Bupati Malang Rendra Kresna, namun hingga saat ini belum menetapkan Tersangka atas pihak yang diduga selaku pemberi yaitu IK, A, dkk sehingga perlu digugat Praperadilan untuk mencegah perkara ini menguap dikarenakan dianggap perkara kecil di daerah.