5 Pesan rakyat untuk Prabowo terkait penolakan hasil Pilpres

Merdeka.com - Penolakan hasil rekapitulasi pemungutan suara pemilihan presiden (Pilpres) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari calon presiden nomor urut satu Prabowo Subianto ditanggapi berbagai masyarakat Indonesia dengan penuh kontroversi. Ada yang menilai penolakan tersebut sebagai bentuk 'kemarahan' dari mantan Danjen Kopassus tersebut.

Namun, ada pula yang menilai penolakan tersebut merupakan sebagai bentuk 'ksatria' dari Prabowo Subianto.

Penolakan terhadap hasil rekapitulasi pemungutan suara Pilpres oleh KPU disampaikan Prabowo melalui pidatonya yang berlangsung di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (22/7) lalu atau tepatnya sebelum ditetapkannya keputusan KPU tersebut.

"Saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menyampaikan hasil rapat timses. Mencermati proses pilpres oleh KPU. Kami menemukan beberapa hal yang memperlihatkan cacat hingga menghilangkan hak demokrasi.

"Kami Prabowo-Hatta dengan ini menggunakan hak konstitusional kami sesuai UU yaitu menolak pelaksanaan pilpres 2014!" kata Prabowo disambut tepuk tangan pendukungnya.

Berikut ini, 5 pesan warga kepada Prabowo Subianto terkait penolakan hasil rekapitulasi pemungutan Suara Pilpres yang dirangkum merdeka.com:

Riskha Ayu Rindiatika, Dosen Ilmu sosial di Universitas Islam 45

Salah seorang Dosen Ilmu Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas '45, Riskha Ayu Rindiatika menilai, penolakan hasil rekapitulasi pemungutan suara Pilpres KPU yang dilakukan capres nomor urut satu, Prabowo Subianto menunjukkan sikap yang tidak elegan."Sangat disayangkan ya, kalaupun memang ada hal yang dirasa kurang pas, seperti yang dikatakan terjadi kecurangan di sana sini harusnya bisa bersikap elegan. Dengan membawa masalah ke MK. Ini seperti mencoreng wajah demokrasi kita yang sebelumnya dibanggakan oleh banyak negara," ujar Riskha kepada merdeka.com, Rabu (23/7).Selain itu, wanita yang akrab disapa Cha'e tersebut menambahkan, alasan penolakan hasil rekapitulasi pemungutan suara Pilpres KPU tersebut tidak masuk akal."Gak masuk akal kalo Prabowo minta pemilu ulang. Berapa uang rakyat yang akan dihabiskan? Lebih baik dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," tandasnya.

Kamarul Zaman, warga Jakarta Utara

Pesta demokrasi di negeri ini telah usai, dengan keluarnya pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang. Namun bukan berarti tidak menimbulkan polemik pasca Pilpres tersebut.Beberapa jam sebelum penetapan pemenang Pilpres yang diumumkan KPU, capres nomor urut satu, Prabowo Subianto mengambil keputusan untuk menolak hasil rekapitulasi pemungutan suaran Pilpres tersebut dengan dalih ada banyak kecurangan yang terjadi terutama di daerah DKI Jakarta dan Jawa Timur.Menanggapi hal tersebut, salah seorang warga Jakarta Utara, Kamarul Zaman mengatakan, penolakan tersebbut menunjukkan ada sisi ksatria dalam diri mantan Danjen Kopasus tersebut."Kita lihat dari segala sisi, kalau pengunduran diri Prabowo sebagai kstria yang mempunyai hati dan jiwa besar atas kekalahan dalam pilpres ini saya mendukung dan patut dijadikan contoh oleh pimpinan yang lain, dan apalagi kalau Prabowo langsung memberikan dukungan kepada Pak Jokowi itu sangat lebih baik sehingga masyarakat tidak merasa mengecam dengan beredarnya isu yang tidak jelas dan bisa menghemat anggaran negara yang digunakan untuk menyiagakan aparat sebanyak itu baik dari TNI atau Polri," ujar Kamal kepada merdeka.com, Rabu (23/7).Namun, Kamal menambahkan, pernyataan Prabowo tersebut akan berbahaya bagi demokrasi di Indonesia apabila ada pihak lain yang mempengaruhi Ketua Pembina Partai Gerindra tersebut."Kalau pengundurannya Pak Prabowo ada sesuatu di belakangnya itu yang kita takuti, karena tidak menutup kemungkinan ada pihak yang akan mendramatisir situasi dan memanfaatkan pengunduran diri Prabowo seolah-olah Prabowo kecewa atas keputusan yang diambil oleh KPU," tandasnya."Tapi saya berharap siapapun presidennya tolong menjaga keamanan, kenyamanan masyarakat dan bangsa serta negara dan tetap menjunjung Pancasila serta mempertahankan NKRI. Jadi kan bulan suci Ramadan ini sebagai kontrol dan kendali emosi, lebih mawas diri seandainya ada yang tidak sesuai atas keputusan KPU selesaikan secara hukum dan aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan gejolak menakutkan," harapnya.

Fitriandi Al Fajri, Jurnalis

Bukan hanya kalangan masyarakat saja yang turut berkomentar mengenai penolakan hasil rekapitulasi pemungutan suara Pilpres KPU yang dilontarkan Prabowo Subianto. Tetapi, dari kalangan media juga ikut angkat bicara, salah satunya yaitu Fitriandi Al Fajri alias Fajar.Seorang jurnalis di media ternama ibukota tersebut menilai, Prabowo Subianto tidak memiliki sifat kenegarawan sehingga menolak hasil rekapitulasi pemungutan suara Pilpres."Itu bukan jiwa negarawan, jiwa negarawan itu nerima semua hasil keputusan baik kalah maupun menang, walaupun memang pahit menerima kekalahan, namun itu kan bagian dari sebuah hasil," singkat Fajar.

Firmansyah, mantan Pemain Timnas Indonesia

Demam Pilpres nampaknya juga mendapat perhatian dari seorang mantan pemain Timnas Indonesia era 2000-an, Firmansyah. Pria yang akrab disapa Firman tersebut menilai penolakan hasil rekapitulasi pemungutan suara Pilpres yang dilakukan calon presiden, Prabowo Subianto sebagai tindakan emosional saja.Seperti layaknya sebuah pertandingan, Firmansyah menilai dirinya sangat tahu betapa sakitnya ketika merasa ada kecurangan di dalam pertandingan."Harusnya ada timsesnya Prabowo yang bisa menenangkan emosional beliau. Sangat wajar beliau emosional ketika dirasa ada kecurangan di dalam Pilpress," ujar Firman kepada merdeka.com, Rabu (23/7).Namun, Firmansyah berharap pasca penetapan yang dilakukan KPU, ke depannya siapa pun yang menjadi Presiden dan wakil Presiden bisa membawa nama Indonesia lebih baik dari sebelumnya."Tapi kalau saya sih melihatnya siapa pun yang menang atau kalah harusnya legowo karena ini kan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang lebih baik lagi. Kalau pun memang harus protes, seharusnya mengikuti aturan dan konstitusi aja, kan masih ada satu jalannya yaitu menggugat melalui mahkamah konstitusi," pungkasnya.

Naomi, mahasiswa

Tidak berbeda jauh dengan 4 orang lainnya, seorang Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, Naomi Sitorus mengatakan, penolakan capres nomor urut satu Prabowo Subianto terhadap hasil rekapitulasi pemungutan suara Pilpres mencerminkan tidak mau kalah dan tidak memiliki sikap legowo."Sebelumnya saya menilai, setiap capres memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, sangat disayangkan dengan pengunduran diri Prabowo sebelum hasil KPU terkesan tidak bisa menerima hasil akhir sehingga mencari-cari 'masalah'," katanya kepada merdeka.com, Rabu (23/7).Selain itu, Naomi yang merupakan mahasiswa jurusan jurnalistik tersebut menyarankan, apabila Prabowo tidak menerima dan merasa ada kecurangan dalam Pilpres, seharusnya lebih baik mengadukannya kepada Mahkamah Konstitusi."Apabila pihak calon nomor urut 1 merasa ada yang tidak beres, dapat melaporkan ke lembaga yang tersedia dan membawa bukti yang kuat, bukan dengan mengundurkan diri. Dan dengan pertimbangan meminta pemilihan ulang, banyak aspek yang harus dipertimbangkan, salah satunya adalah anggaran yang tidak sedikit untuk penyelenggaraan pemilu ulang," tandasnya.