5 Pos Menteri Ini Selalu Diisi dari Kalangan Profesional

Merdeka.com - Menjelang berakhirnya masa kabinet kerja pada Oktober 2019, isu seputar calon menteri selalu menjadi sorotan. Pada pemerintahan periode 2019-2024 nanti, akan ada nama-nama menteri baru yang akan menghiasi kabinet.

Perbincangan menteri dari kalangan profesional dan partai selalu mengemuka. Pos-pos kementerian mana yang akan diisi oleh menteri dari kalangan profesional atau dari parpol.

Dalam catatan merdeka.com, Rabu (19/6), sejak Pilpres dilakukan secara langsung atau tepatnya era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sampai Presiden Jokowi, ada sejumlah pos menteri yang tidak pernah diisi oleh kalangan dari politikus. Kementerian ini selalu diisi dari orang-orang profesional atau non partai.

Menteri-menteri mana saja? Berikut ulasannya:

Menteri Luar Negeri

Posisi Menteri Luar Negeri (Menlu) selalu diisi kalangan profesional. Hassan Wirajuda menjadi menjadi Menlu untuk di pemerintah yakni Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 SBY. Beberapa posisi penting di Kementerian Luar Negeri yang pernah dipegang Hasan adalah Direktur Organisasi Internasional (1993-1997), Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik Mesir merangkap Djibouti (1997–1998), Duta Besar/Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB dan organisasi-organisasi internasional lainnya di Jenewa, Swiss (Desember 1998-Juli 2000), dan Direktur Jenderal Politik.

Kemudian posisi Menlu diisi oleh Marty Natalegawa. Sebagai profesional, Marty memiliki karir cemerlang, Pada 11 November 2005–5 September 2007, Marty dilantik menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Inggris Raya dan Republik Irlandia, Selanjutnya, Marty menjabat sebagai Duta Besar RI untuk PBB (5 September 2007–22 Oktober 2009). Pada November, Marty sukses berkiprah di dunia internasional dengan menjadi salah satu orang Indonesia yang pernah menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB.

Saat pemerintahan Presiden Jokowi, posisi Menlu kembali diisi kalangan profesional. Retno Marsudi adalah Menteri Luar Negeri perempuan pertama Indonesia yang menjabat dari 27 Oktober 2014 dalam Kabinet Kerja. Sebelumnya dia menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda di Den Haag.

Menteri PUPR

Selanjutnya Menteri yang diisi kalangan profesional adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Saat Kabinet Indonesia Bersatu era Presiden SBY, saat itu bernama Menteri Pekerjaan Umum diisi oleh Djoko Kirmanto sejak 21 Oktober-20 Oktober 2014.

Djoko Kirmanto mengawali kariernya di Kementerian Pekerjaan Umum (dahulu Departemen Pekerjaan Umum) pada tahun 1967 sebagai Site Engineer pembangunan fondasi Karang Semut Yogyakarta. Berbagai jabatan karier pernah diemban, terakhir adalah sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah pada tahun 2002-2003.

Kemudian saat pemerintahan Presiden Jokowi, Menteri PUPR dijabat oleh Basuki Hadimuljono. Basuki pernah menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum, Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum 2013 - 2014.

Menteri Keuangan

Menteri dari kalangan profesional selanjutnya ada Menteri Keuangan. Agus Martowardojo pernah menjadi Menteri Keuangan era Presiden SBY. Karena dirinya terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia tahun 2013, Agus mengundurkan diri. Kemudian posisinya digantikan oleh Chatib Basri.

Selanjutnya, Menkeu era kabinet kerja Presiden Jokowi diisi oleh Bambang Brodjonegoro. Kemudian Bambang direshuffle menjadi Kepala Bappenas. Posisi Menkeu kemudian diisi oleh Sri Mulyani.

Sebelum bergabung di kabinet kerja Jokowi, Sri Mulyani pernah menjadi Menkeu era Presiden SBY. Sri Mulyani adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Di era Presiden SBY Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diisi kalangan profesional. Ada Meutia Hatta, Meutia adalah putri mantan Wakil Presiden dan proklamator Indonesia, Mohammad Hatta. Dia mendapatkan gelar doktor dalam bidang antropologi dari Universitas Indonesia pada tahun 1991. Pada tahun 2002–2005 ia adalah Ketua Umum Yayasan Hatta.

Selanjutnya ada Linda Amalia Sari. Dia menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II dan mantan ketua umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) periode 2004-2009.

Kemudian Yohana Yembise menjadi menteri pada kabinet kerja Presiden Jokowi. Sebelum diangkat menjadi menteri, dia adalah seorang profesor di Universitas Cenderawasih.

Menteri Pertahanan

Sejak era Presiden SBY sampai Jokowi, pos Menteri Pertahanan juga sering diisi dari kalangan profesional. Mulai periode pertama Presiden Jokowi, Menhan dijabat oleh Juwono Sudarsono.

Juwono adalah menteri pertahanan pertama yang berasal dari sipil saat itu. Juwono menjabat sebagai menteri pertahanan sejak 21 Oktober 2004 hingga 22 Oktober 2009. Sebelum jadi menteri, dia pernah menjadi Wakil gubernur Lemhanas, Menteri Negara Lingkungan Hidup Kabinet Pembangunan VII Presiden Soeharto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Reformasi, Menteri Pertahanan Kabinet Persatuan Nasional dan Duta Besar RI untuk Inggris.

Selanjutnya, kabinet Indonesia Bersatu II, Menteri Pertahanan diisi oleh Purnomo Yusgiantoro. Sebelumnya dia pernah menjadi Sekretaris Jenderal dan Presiden OPEC, Ketua Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP), dan Wakil Gubernur Lemhannas tahun 1998 - 2000.

Era kabinet kerja Presiden Jokowi Menteri Pertahanan diisi oleh Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu. Dalam dunia militer, Ryamizard pernah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dari tahun 2002 hingga 2005.