5 Sektor yang tidak terkena moratorium PNS
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan, pemerintah bakal melakukan moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan aparatur negara (termasuk TNI dan Kepolisian) dalam 5 tahun mendatang.
Namun, Yuddy menegaskan, terdapat 5 sektor yang tidak masuk dalam rencana moratorium lantaran sangat erat dengan program yang akan menjadi fokus pemerintahan saat ini.
"Ada penerimaan tetapi dilakukan seleksi yang sangat ketat sesuai yang betul-betul dibutuhkan. Misalnya, fokus kerja pemerintahan ini pada sektor agraris, sektor kemaritiman dan infrastruktur. Guru dan tenaga medis," kata Yuddy di Kantor Wapres, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/12).
-
Kapan jam kerja baru PNS berlaku? Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 tahun 2023 tentang Hari Kerja dan jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Apa singkatan dari "PNS"? Singkatan Pekerjaan Lucu 1. INTEL: Ingin Nikah Tapi Nggak Dilamar 2. PNS: Pegawai Non Stop 3. BNN: Bagian Nengok Nengok 4. Kedokteran: Kelamaan Pedekate Ngga Pernah Jadian 5. Pilot: Pekerjaan Idaman Laki-laki dan Orang Tuamu 6. Guru: Gaji UMR Rasa Unik 7. PNS: Pekerja Niat Santai 8. TNI: Tidak Nyaman dengan Istri 9. Polisi: Pecinta Olahraga Lari Siang 10. Petani: Pria Takut Nikah
-
Apa saja syarat untuk memperpanjang STNK 5 tahunan? Berikut adalah langkah-langkah dan syarat-syarat yang harus Anda penuhi untuk memperpanjang STNK mobil Anda melalui kantor Samsat: Syarat Perpanjang STNK 5 Tahunan: STNK asli dan fotokopiBPKB asli dan fotokopiKTP asli pemilik kendaraan sesuai dengan STNK dan BPKB, beserta fotokopiFormulir permohonan perpanjangan STNK yang telah diisi (diperoleh dari kantor Samsat)Surat Keterangan Buka Blokir, jika STNK dalam status terblokirSurat Kuasa, jika perpanjangan STNK diurus oleh orang lain dengan identitas berbeda dari STNK dan BPKB.
-
Kenapa pendaftaran CPNS diperpanjang? 'Terkait hal ini, kami juga terus berkoordinasi dengan PERURI sebagai instansi pengampu meterai elektronik untuk segera mengatasi kendala yang terjadi serta juga menyiapkan opsi lainnya. Yang dapat dipastikan adalah keputusan yang diambil pemerintah tidak akan merugikan pelamar seleksi CPNS,' ujarnya.
-
Apa tujuan aturan baru tata cara kerja PNS? Penyesuaian tata cara kerja ini bertujuan meningkatkan produktivitas ASN dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
Untuk itu, Yuddy meminta kepada kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga aparatur negara untuk segera menyelesaikan audit kebutuhan formasi di lingkungan masing-masing.
"Kita ingin menata kepegawaian secara menyeluruh termasuk juga sekolah-sekolah kedinasan, semuanya, ya TNI, Polri untuk melakukan audit formasi kebutuhan. Mungkin saja ada sekolah kedinasan yang setiap tahunnya ratusan orang supaya bisa lihat lagi apa harus selalu segitu, STPDN misalnya setiap tahun 2.000 orang, apakah harus segitu," papar Yuddy.
Laporan hasil audit formasi di kementerian serta lembaga aparatur negara, lanjut Yuddy, diminta selesai akhir Desember 2014 agar segera bisa diproses awal tahun 2015 mendatang.
"Ini sekarang Januari kan tinggal 2 minggu lagi ya. Mulai Januari ini secara prinsip stop semuanya, lapor," ucap Yuddy.
Pihaknya, lanjut Yuddy, telah berkirim surat kepada seluruh kementerian dan lembaga hingga pemerintah provinsi terkait hal ini. Oleh sebab itu, Yuddy menilai tidak ada alasan kementerian/lembaga tidak menyerahkan hasil audit formasi sesuai waktu yang ditentukan.
"Kalau tidak salah kami sudah surati seluruh kementerian sampai ke provinsi juga agar laporkan formasi yang ada sekarang dan kebutuhan formasi," tutur Yuddy.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah tengah membahas tidak adanya pemberhentian massal bagi para tenaga non-ASN. Untuk itu, pemerintah mencanangkan PPPK Part Time.
Baca SelengkapnyaPPPK tak perlu berhenti bekerja saat mendaftar CPNS, dengan ketentuan sudah bekerja satu tahun.
Baca SelengkapnyaSistem tenaga honorer dinilai kurang cukup jelas dalam sistem rekrutmen, meski memiliki landasan PP 48/2005.
Baca SelengkapnyaKemenPAN-RB meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah agar tetap mengalokasikan anggaran untuk honorer.
Baca SelengkapnyaDeputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen mengatakan bahwa ada berbagai alasan masing-masing instansi yang tidak mengajukan formasi.
Baca SelengkapnyaBKN telah merilis data terkait jumlah pendaftar CPNS dan PPPK per 9 Oktober 2023.
Baca SelengkapnyaPPPK bersangkutan nantinya bisa mengajukan perizinan untuk meninggalkan pekerjaannya sementara pada saat tahap ujian CPNS 2024.
Baca SelengkapnyaKepala negara juga menyiapkan sanksi jika tindakan pengangkatan tersebut masih dilakukan.
Baca SelengkapnyaAzwar Anas telah berkirim surat kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer untuk 2024.
Baca SelengkapnyaPPPK yang belum satu tahun bekerja jika mengikuti tes CPNS harus terpenuhi dahulu masa perjanjian kerjanya selama satu tahun dan harus memiliki izin dari PPK.
Baca SelengkapnyaDalam aturan tersebut, tidak ada disebutkan bahwa tenaga honorer ini akan diangkat menjadi PPPK atau ASN.
Baca SelengkapnyaKemenkeu buka suara terkait isu penghentian pembayaran gaji ke-13 bagi para pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi viral di platform sosial media Facebook.
Baca Selengkapnya