51 Pegawai Dipecat, Direktur KPK Berharap Presiden Jokowi Turun Tangan
Merdeka.com - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mengungkapkan kekecewaannya atas hasil rapat koordinasi antarlembaga dan kementerian, terkait nasib 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).Dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan.
"Hari ini kita mendapatkan kabar yang sudah kita bisa prediksi. Tentu mengejutkan dan saya pikir sangat mengecewakan, karena 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan, kemudian 51 di antaranya diberhentikan atau dengan kata lain dipecat. Dan 24 di antaranya akan dibina dan tidak ada kepastian apakah mereka akan dilantik menjadi ASN," tutur Giri lewat rekaman video, Selasa (25/5).
Giri mengatakan, apa yang disampaikannya mewakili rakyat Indonesia dan seluruh pegawai KPK. Rasanya, harapan akan Indonesia yang bersih hingga simbol kejujuran dan integritas telah dirusak lewat upaya-upaya yang jelas terlihat.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa Ketua TKN Prabowo-Gibran? Foto momen itu dibagikan oleh Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Golkar, Bambang Soesatyo atau Bamsoet di akun Instagram pribadinya @bambang.soesatyo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menanggapi kehadiran Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam buka bersama (bukber) di rumah Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani pada Sabtu (30/3).
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
"Tentu ini adalah bentuk dari suatu pembangkangan dari lembaga negara. Karena Presiden sudah jelas menyatakan bahwa 75 pegawai bisa dilakukan pembinaan pendidikan kedinasan, sehingga dia tidak harus menjadi keluar dari KPK dan dia bisa menjadi bagian dari pegawai-pegawai terbaik dari pemberantasan korupsi," jelas dia.
Menurutnya, sistem lembaga antirasuah pun dirusak lewat revisi Undang-Undang KPK. Sementara itu sumber daya manusia (SDM) di dalamnya, yang jelas-jelas berupaya memberantas korupsi dan membela Indonesia, ditakut-takuti lewat sanksi dan cara-cara yang dipaksakan.
"Kami minta kepada Bapak Presiden, Kepala Negara untuk bisa menengahi polemik ini. Mestinya pemberantasan korupsi tidak dihabiskan dengan hal yang tidak perlu. Kita ingin memberantas korupsi, bukan berpolemik seperti ini," ujarnya.
Giri berharap ada kebijaksanaan dan penyelesaian dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi bagi 75 pegawai KPK yang terancam dipecat. Dia menegaskan, mereka bukanlah orang-orang yang tidak lulus, namun orang-orang yang tegas menjunjung sikap dalam memberantas korupsi.
"Dan kami tidak pandang bulu, siapa pun melakukan korupsi akan kita tangani. Saya salah satu dari 75 pegawai, 9 tahun menjadi direktur, 16 tahun bekerja di KPK, dan saya merasa sangat kecewa dengan perlakuan kepada 75 kami. Semoga Allah Subhanahuwata'ala, Tuhan yang Maha Esa menolong kita semua keluar dari kemelut ini dan kebenaran berpihak pada kita. Salam antikorupsi," tandas Giri.
Sumber: Luputan6.com.Reporter: Nanda Perdana Putra. (mdk/yan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pada Senin (16/12) kemarin, PDIP resmi memecat Jokowi dari PDIP.
Baca SelengkapnyaDia menyampaikan saat ini memilih fokus membantu Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaPemecatan terhadap Jokowi ini tercantum dalam Surat Keputusan (SK) dengan Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024.
Baca SelengkapnyaDisusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca SelengkapnyaGanjar menilai pemecatan terhadap Jokowi merupakan langkah yang tepat.
Baca SelengkapnyaKeputusan pemecatan itu diambil berdasarkan hasil pemeriksaan hukuman disiplin terhadap pegawai negeri sipil KPK yang telah selesai dilakukan pada 2 April 2024.
Baca SelengkapnyaEmpat mantan pegawai KPK itu mendaftar capim KPK berkaca dari banyak masalah di internal lembaga antirasuah dari segi pimpinan hingga pegawai.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan empat pimpinan KPK akan berembuk apakah memberi bantuan hukum.
Baca SelengkapnyaJokowi resmi menandatangani keputusan presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua sekaligus Anggota KPK pada 28 Desember lalu.
Baca SelengkapnyaPDIP memecat para kader, karena mereka sudah tidak sejalan dengan visi misi maupun melanggar aturan yang telah ditetapkan partai.
Baca SelengkapnyaPermintaan maaf secara terbuka Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ke pihak TNI berbuntut panjang.
Baca Selengkapnya