51 Tenaga Asing Ilegal Dideportasi dari Aceh

Merdeka.com - Sebanyak 51 Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di PT Lafarge Cement Indonesia (LCI), Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar terancam dideportasi. Alasannya karena mereka diduga bekerja secara ilegal.

Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemerintah Aceh, Rahmad Raden membenarkan ada TKA yang bekerja di PT LCI menyalahi aturan. Mereka diminta agar bisa meninggalkan Aceh paling lambat Sabtu (19/1) sore ini.

"Benar, ada tenaga kerja asing menyalahi aturan," katanya di Banda Aceh, Sabtu (19/1).

Dia menjelaskan, diketahui keberadaan tenaga asing bekerja secara ilegal setelah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) melakukan sidak ke PT LCI tanggal 15 Januari 2019 lalu. Hasil sidak terdapat 51 TKA yang bekerja tidak dilengkapi surat-surat resmi.

Setelah diberikan peringatan, agar perusahaan melengkapi surat izin TKA bekerja di Aceh. Namun pihak perusahaan juga belum memenuhinya, sehingga Pemerintah Aceh mengambil sikap untuk mendeportasi seluruh TKA tersebut.

"Karena belum juga mengurus izin kerja di Aceh, maka kita meminta agar mereka keluar dari Aceh," jelasnya.

Kendati demikian, Rahmad mengaku tetap akan meminta mereka keluar dari Aceh secara persuasif dan cara-cara yang santun. Mereka harus keluar dari Aceh paling telat hari Sabtu (19/1) sore nanti, bila tidak mampu melengkapi surat ketenagakerjaan asing di Aceh.

"Hari ini mereka harus keluar dari Aceh. Tetap dengan cara-cara yang baik," tegasnya.

Sementara itu Humas PT LCI, Farabi membenarkan ada 51 TKA yang sedang bekerja di PT LCI hendak dideportasi. Akan tetapi pihaknya saat ini masih sedang melakukan investigasi dan mengumpulkan data.

"Benar ada tenaga asing itu. Tetapi mereka itu bukan karyawan langsung PT LCI, tetapi pihak ketiga," kata Farabi.

Menurutnya, 51 TKA itu bekerja pada perusahaan lain yang sedang mengerjakan suatu pekerjaan di PT LCI. Karyawan yang diduga bermasalah itu, merupakan pekerja di perusahaan yang sedang mengerjakan proyek di PT LCI.

"Setelah ini (setelah melakukan investigasi), saya akan kabarkan ke media untuk meluruskan opini public," tutupnya.