Follow
52 Perusahaan di Depok Ajukan Kartu Identitas Pekerja Sektor Prioritas
Merdeka.com - Sebanyak 52 perusahaan di Kota Depok, Jawa Barat telah mengajukan pembuatan Kartu Identitas Pekerja Sektor Prioritas (KIPOP) untuk para pekerjanya agar mereka dapat beraktivitas menuju tempat kerjanya selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Sejak tanggal 11 Juli 2021 berbagai perusahaan telah mengajukan permohonan pembuatan KIPOP. Saat ini lanjut dia sudah ada kurang lebih 5.568 KIPOP yang tercetak dari 52 perusahaan yang mengajukan." kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok Manto, dalam keterangannya, Jumat (30/6).
Dikatakannya, puluhan perusahaan tersebut terdiri dari perusahaan manufaktur, perbankan, perhotelan dan ekspedisi. Kartu identitas ini sendiri berlaku saat masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
-
Aturan apa yang dicabut tentang masker? Pemerintah Indonesia akhirnya mencabut kebijakan wajib menggunakan masker bagi masyarakat di tempat umum. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
-
Apa yang dikembangkan Pemkot Bontang usai pandemi? Cara Pemkot Bontang Kembangkan UMKM Usai Pandemi Covid-19 Wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap sektor perkonomian Indonesia, termasuk pada UMKM Kota Bontang.
-
Bagaimana aturan ISPO dibuat? Dia lantas menceritakan alur pembentukan regulasi yang sudah ada campur tangan orang luar sejak awal. 'Saya tanya PPATK, benarkah itu masuk, benar. Kalau dirupiahkan kurang lebih Rp13 miliar masuk dana ke waktu perancangan ISPO. Direvisi Perpres ISPO masuk lagi (dana asing). Makanya kemarin saya lapor ke KPK ke Kejagung, periksa tim itu,' kata Gulat di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (4/7).
-
Apa aturan ISPO itu? Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
-
Apa itu KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
Menurutnya, aturan pembuatan KIPOP tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Depok Nomor: 443/274/Kpts/Dinkes/Huk/2021. Yaitu tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan PPKM Darurat.
"Dengan dikeluarkannya KIPOP ini, menjadi dasar untuk pekerja agar bisa melakukan tugas sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan bisa membantu saat ingin bekerja," ujarnya.
Ia mengatakan KIPOP ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pekerja agar dapat beraktivitas. Untuk mendapatkan KIPOP, terdapat beberapa syarat dan prosedur yang wajib diikuti perusahaan.
"Ya, ada beberapa syarat dan prosedur. Seperti, perusahaan menyampaikan surat permohonan ke Disnaker Kota Depok," terangnya seperti dilansir dari Antara.
Selain itu melampirkan fotokopi Surat Keterangan atau Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Kemudian, melampirkan nama pegawai, Nomor Induk Pegawai (NIP), nama perusahaan dan alamat perusahaan.
"Untuk prosedur, data pegawai masing-masing dibuat dalam format word. KIPOP yang sudah dicetak juga disarankan untuk dilaminating. Kemudian, bahan pembuatan KIPOP disiapkan oleh pemohon atau perusahaan," katanya.
Manto juga menyebutkan kartu KIPOP berlaku sampai masa PPKM Darurat berakhir. Dirinya berharap, dokumen ini bisa digunakan untuk keperluan perusahaan.
"Mudah-mudahan bisa membantu pegawai dalam melaksanakan tugas maupun kewajiban dari perusahaan. Baik untuk pekerja kantoran maupun lapangan," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dinas Pendidikan Depok mencarikan sekolah agar 51 siswa itu dapat diterima di sekolah swasta.
Baca Selengkapnya
Kebijkan itu seiring jumlah penderita ISPA di Depok meningkat akibat polusi.
Baca Selengkapnya
KPU Buka Pendaftaran PPK Pilkada 2024, Depok Jadi Percontohan
Baca Selengkapnya
48 Perusahaan penyebab polusi udara ini akan dikenakan sanksi.
Baca Selengkapnya
Wali Kota Idris berdalih kebihakan WFH berdasarkan instruksi Kemendagri
Baca Selengkapnya
Massa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) itu mempersoalkan 51 calon peserta didik (CPD) lulusan SMPN 19 Depok yang dianulir dari 8 SMA Negeri.
Baca Selengkapnya
Kehadiran SKT di Kudus juga menghasilkan dampak ekonomi lanjutan, yaitu multiplier effect melalui pertumbuhan dan geliat ekonomi.
Baca Selengkapnya
Kini, industri tembakau tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Aturan ini diklaim akan mematikan usaha jasa kurir dan logistik domestik yang berujung PHK buruh.
Baca Selengkapnya
Aturan yang menjadi sorotan di antaranya wacana standardisasi berupa kemasan polos tanpa merek untuk produk tembakau maupun rokok elektronik.
Baca Selengkapnya
KPU Jakarta Timur daerah pemilihan DKI Jakarta 6 telah memulai pelipatan surat suara DPRD Provinsi DKI untuk Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBuruh merasa selama ini aspirasinya tidak didengar hingga memicu demo ratusan massa di Kemenkes.
Baca Selengkapnya