7 Aset Milik Pemprov Jabar Bermasalah, KPK Minta Ridwan Kamil Selesaikan

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemui Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Gedung Sate, Senin (22/3). Mereka membahas aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang belum tersertifikasi.

Ridwan Kamil menjelaskan anggota KPK yang mendatanginya merupakan perwakilan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah). Kedua belah pihak membahas aset yang berpolemik dari sisi kepemilikan.

Sedikitnya ada tujuh aset yang bermasalah di Jabar. Yakni di Jalan Braga, Komplek Banceuy Permai, Jalan Aceh, Jalan Dago, Gunung Sari, Jalan Setiabudi dan aset jalan di Gunung Sembung.

Orang lain juga bertanya?

"Kopsusgah menyoroti aset, ada aset Pemprov yang dipermasalahkan, nah KPK itu ada di belakang Pemprov (Jabar). Contoh kasus gunung sembung kemudian ada kasus di Dago dan kasus di Braga itu aset yang menurut KPK harus segera diamankan dan diselamatkan," kata Ridwan Kamil, Senin (22/3).

Menurut Ridwan Kamil, lembaga anti rasuah akan membantu proses sertifikasi agar aset negara itu bisa aman dan tak berpolemik. "Akan dibantu segera penyertifikasiannya agar aset negara bisa aman," ujar pria disapa Emil ini.

Dalam pembahasan juga di singgung mengenai inovasi KPK yang akan menyimpan perwakilannya di setiap daerah. Mereka bisa diminta untuk konsultasi pencegahan pelanggaran di setiap pemerintahan.

"Itu inovasi pak Firli, jadi setiap wilayah ada perwakilan KPK sehingga kalau mau konsultasi ibaratnya kayak Kajati lah," kata dia.

Di singgung mengenai penggeledahan di Kantor Bappeda Jabar, Ridwan Kamil memastikan semua harus kooperatif. Setiap proses yang dilakukan oleh anggota KPK harus dihargai sebagai bagian dari proses hukum.

"Kita menghormati apa yang dilakukan oleh KPK, pasti sudah sangat terukur dan baik dan adil termasuk kita kooperatif waktu Bappeda juga didatangi untuk memberikan informasi tapi mudah-mudahan tidak terulang lagi menjadi pembelajaran sehingga kita selalu taat hukum," tandasnya.

Diketahui, tim KPK pada Jumat (19/03) melakukan penggeledahan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Kota Bandung. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait bantuan keuangan dari Provinsi Jabar kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut KPK tengah mengembangkan kasus dugaan suap terkait bantuan keuangan dari Provinsi Jabar kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu.

(mdk/gil)