7 Papan reklame di Bekasi dibongkar karena tidak bayar pajak
Merdeka.com - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, terpaksa membongkar tujuh papan reklame. Sebab pengusaha tujuh papan reklame itu enggan membayar pajak.
"Pengusaha juga tidak dapat menunjukkan surat jaminan masa kontruksi papan reklame," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kota Bekasi, Tri Adhianto, Selasa (2/5).
Dia mengatakan, papan reklame yang ditebang tersebut di antaranya di Jalan Kartini, Pangeran Jayakarta, bahkan di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Siapa yang melakukan pemalakan? Dijelaskan bahwa oknum di PPDS Anestesi Undip ini meminta uang senilai Rp20-40 juta. Permintaan uang ini bahkan berlangsung sejak dokter Risma masuk PPDS Anestesi sekitar bulan Juli hingga November 2022 lalu. 'Dalam proses investigasi, kami menemukan adanya dugaan permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam program tersebut kepada almarhumah Risma. Permintaan uang ini berkisar antara Rp20-Rp40 juta per bulan,' ungkap Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril pada Minggu (1/9).
-
Siapa pemilik rumah terbengkalai? Rumah ini dulunya dimiliki oleh almarhum artis Suzzanna.
-
Siapa pemilik rumah terbengkalai itu? Bangunan kuno milik artis terkenal yang terbengkalai sejak 1990-an, kini menjadi pusat perhatian di kanal YouTube Sang Penjelajah Amatir.
-
Apa bangunan termahal yang terbengkalai? Mendominasi cakrawala Pyongyang seperti menara raksasa yang suram, Hotel Ryugyong adalah bukti ambisi besar Korea Utara di era 1980-an.
"Ukuran bervariasi, bahkan ada yang cukup besar mencapai 5x10 meter," kata Tri.
Tri mengatakan, sebanyak 350 papan reklame lainnya terancam bernasib sama. Sebab, ratusan reklame itu sudah disegel pemerintah karena belum bayar pajak dan tak dapat menunjukkan surat jaminan masa kontruksi.
"Kami memberikan waktu 2X7 hari, jika tidak bayar pajak dan menunjukkan surat jaminan kontruksi, akan kami tebang," katanya.
Tri mengatakan, langkah tersebut bagian dari penataan reklame di wilayah setempat. Pemerintah daerah, tak ingin keindahan kota dirusak akibat menjamurnya reklame layaknya seperti hutan.
"Kami akan tetapkan kebutuhan reklame di setiap ruas jalan, sehingga nantinya tidak boleh ada penambahan setelah ditetapkan," katanya.
Tri menambahkan, jumlah reklame di Kota Bekasi mencapai 1100 titik lebih. Dari seluruh reklame, pihaknya ditarget memperoleh pendapatan sebesar Rp 80 miliar, meski banyak yang disegel pihaknya akan memaksimalkan untuk mencapai target itu.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menjelang Pemilu 2024, alat peraga kampanye (APK) bertebaran hampir di setiap sudut Jakarta.
Baca SelengkapnyaPerusahaan-perusahaan ini sebelumnya sudah diberi peringatan bahkan sudah ditutup sementara.
Baca SelengkapnyaMeski masa kampanye Pilkada Serentak 2024 belum dimulai, alat peraga tampak bertebaran di berbagai kota. Salah satunya Bekasi.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya mendorong masyarakat untuk melaporkan ke pihak berwajib apabila menemukan Alat Peraga Kampanye (APK) melanggar aturan.
Baca SelengkapnyaSatpol PP melakukan penertiban spanduk bacaleg yang melanggar aturan Perda.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya memberantas peredaran miras hingga rokok ilegal.
Baca SelengkapnyaAda ratusan bendera parpol terpasang di pembatas plastik jalur sepeda (stick cone) di Jalan Rasuna Said.
Baca SelengkapnyaJika proyek pengerjaan lahan parkir minimarket dilanjutkan, setidaknya ada 14 pohon yang akan ditebang.
Baca SelengkapnyaJelang pelaksanaan Pemilu 2024, pemasangan atribut kampanye berupa bendera hingga baliho mulai marak.
Baca SelengkapnyaAdapun APK yang dimaksud meliputi baliho, reklame, spanduk, umbul-umbul, pamflet, bendera, brosur dan sebagainya.
Baca SelengkapnyaBanyak alat peraga kampanye (APK) dipasang sembarangan dikeluhkan warga Jakarta.
Baca Selengkapnya