777 Sertifikat tanah buat warga tak mampu dibagikan di Pangkalpinang
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap membagikan sertifikat tanah di sejumlah daerah. Pembagian tersebut ada di dalam program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Masyarakat yang berhak mengikutinya ialah dengan golongan ekonomi menengah ke bawah dan berpenghasilan tidak tetap.
Mengacu kepada program Jokowi, sebanyak 777 sertifikat tanah dibagikan ke warga oleh Wali Kota Pangkalpinang M. Irwansyah. Ia mengatakan saat ini tidak ada lagi kecemasan warga akan status kepemilikan tanah.
"Kami ingin warga Pangkalpinang mendapatkan pelayanan publik secara maksimal. Sekarang tidak ada lagi kecemasan untuk masyarakat Pangkalpinang mengenai status kepemilikan tanahnya. Pada sisa waktu saya menjabat ini, saya ingin terus bekerja melayani masyarakat," ujar Irwansyah seperti diberitakan Antara, Senin (29/1).
-
Apa itu sertifikat tanah? Sertifikat tanah merupakan bukti otentik atas hak tanah yang dimiliki.
-
Apa manfaat sertipikat tanah bagi masyarakat? “Tetapi, setelah disertipikasi maka akan banyak manfaat yang bisa diterima masyarakat,“ tuturnya.
-
Apa manfaat dari program Jokowi untuk sertifikasi tanah? Dulu sertifikasi tanah yang awalnya hanya 500 ribu pertahun, sekarang jadi 7 juta per tahun. Naiknya bukan lagi seratus persen tapi ribuan persen,' kata Raja Juli.
-
Mengapa penting untuk mengurus sertifikat tanah? Sehingga masyarakat dianjurkan untuk segera melakukan pembuatan akta tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) terdekat.
-
Siapa yang menerapkan pajak tanah? Kerajaan Mataram menjadi salah satu kerajaan yang menerapkan pajak tanah dan tenaga kerja.
-
Kenapa pajak tanah dan tenaga kerja diterapkan? Alasannya karena sejak dulu nusantara merupakan negara agraris dan sektor pertanian menjadi aset penting yang bisa dijadikan objek pajak.
Sementara itu, Kepala BPN Pangkalpinang, Isnu Baladipa menambahkan pembagian 475 sertifikat tersebut yang 120 di antaranya termasuk kategori aset pemkot. Sejauh ini pencapaian yang diraih oleh pemkot Pangkalpinang selama Irwansyah memimpin telah menembus angka 4725 terhitung hingga tahun 2017.
Selain sebagai upaya mencegah sengketa pembuatan sertifikat tanah, hal ini dapat membantu perpajakan daerah. Buktinya target pajak Rp 17 miliar dari tanah, Pangkalpinang melebihi target hingga Rp 22 miliar. Hal ini yang membuat Pangkalpinang mendapatkan Role Model Pelayanan Publik dari Menpan RB.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Raja Juli juga meminta partisipasi masyarakat untuk dapat membantu pemasangan patok
Baca SelengkapnyaSelain jaminan perlindungan dari mafia tanah, dengan adanya sertifikat, masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya.
Baca SelengkapnyaWarga Kelurahan Polehan, Kota Malang, akhirnya dapat bernafas lega karena setelah 24 tahun akhirnya mendapat kepastian hukum.
Baca SelengkapnyaSertifikat yang diterima oleh masyarakat menjadi tanda bukti hak kepemilikan tanah.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/Kepala BPN menyerahkan langsung secara door to door sebanyak 35 sertifikat.
Baca SelengkapnyaHingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mampu mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/BPN menekankan mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk tidak segan-segan menggebuk mafia tanah.
Baca SelengkapnyaTiba di lokasi pukul 09.25 WIB, Wakil Menteri Raja Antoni kemudian menyalami para penerima sertifikat yang datang.
Baca SelengkapnyaHingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mampu mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut seperti dengan melakukan fotocopy.
Baca SelengkapnyaRaja Antoni mengajak agar warga Muhammadiyah proaktif berpartisipasi dengan mendaftarkan tanah wakafnya ke Kantor Pertanahan setempat.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca Selengkapnya