Follow
86 Persen Surat Suara Dicetak, KPU Minta Jika Ada Kerusakan Segera Lapor
Merdeka.com - Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan surat suara telah 86 persen rampung tercetak. Bila ditotal, jumlahnya mencapai 839.085.887 surat suara.
"Sudah 86 persen dan sudah kami distribusikan," kata Ilham saat dikonfirmasi, Selasa (12/3).
Ilham menyatakan, bila dari 86 persen surat suara tercetak ditemukan ada kerusakan, dia meminta pihak KPU Provinsi, untuk segera melapor. Hal ini bertujuan sebagai pendataan untuk mencetak surat suara pengganti.
-
Bagaimana cara mengetahui surat suara rusak? Surat suara yang dianggap tidak sah untuk Pemilu Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan Anggota DPD antara lain adalah surat suara yang kehilangan materai, memiliki tanda tangan lebih dari satu orang pada lembar surat suara yang sama, memiliki tanda tangan palsu, atau memiliki coretan yang mengakibatkan keraguan atas pilihan yang sah.
-
Apa itu Surat Suara Pemilu? Surat suara pemilu adalah selembar kertas atau dokumen yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan umum atau pemilu.
-
Bagaimana cara pengawasan pelipatan surat suara? 'Jadi petugas pelipat suara ini setelah bekerja saat akan pulang akan diperiksa. Mana tau ada yang membawa kertas suara ataupun tinta baik sengaja atau tidak sengaja. Semua sudah sesuai SOP,' kata Kombes Jeki Selasa (9/1).
-
Dimana pelipatan surat suara dilakukan? Ini setelah logistik surat suara untuk Pemilu Capres dan Legeslatif 2024 tiba di Gudang KPU Pekanbaru.
-
Kenapa Surat Suara Pemilu penting? Surat suara memiliki peran penting dalam pemilihan umum atau pemilu dan menjadi salah satu elemen kritis dalam menjaga proses demokratis.
-
Kenapa pengawasan pelipatan surat suara dilakukan? Dia berharap tidak ada ganguan ataupun kendalam sampai terselenggaranya Pemilu.
"Kita tunggu laporan dari provinsi. Setalah itu kami tindaklanjuti," jelas dia.
Ilham mendefinisi, ciri kerusakan surat suara seperti ada titik yang sangat mengganggu sekali misal robek satu titik hitam besar. Atau, ada bekas tinta belum kering lalu sudah dilipat, sehingga nyeplak di kedua sisi.
Lebih lanjut, secara keseluruhan, surat suara dibutuhkan KPU diketahui berjumlah 971.809.564 surat suara. Jumlah tersebut tercetak untuk Pilpres, Pemilu Legislatif DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan surat suara DPD.
Menurut data KPU saat ini, surat suara tercetak berdasarkan kategori Pemilu jumlah sebagai berikut, presiden dan wakil presiden 172.298.207, surat suara, pemilu DPD 149.140.213, surat suara pemilu DPR RI 189.032.505.
Kemudian, untuk surat suara untuk pemilu DPRD provinsi 175.114.691, dan surat suara untuk pemilu DPRD kabupaten/kota 153.500.271.
Reporter: Muhammad RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sebanyak 24.000.953 lembar suara atau 70,09 persen yang sudah didistribusi ke KPU kabupaten/kota di Sulsel.
Baca Selengkapnya
KPU Kabupaten Bekasi melibatkan sebanyak 1.000 tenaga kerja lokal untuk pelaksanaan kegiatan sortir
Baca Selengkapnya
Bawaslu Sulsel menemukan 200 ribu lembar surat suara pemilu tidak sesuai spesimen saat pencetakan di dua perusahaan, yakni PT Adi Perkasa dan Fajar Grafika.
Baca Selengkapnya
Lalu apa yang harus dilakukan KPU atas surat suara yang rusak tersebut?
Baca Selengkapnya
Sebanyak 8.425.755 surat suara tersebut telah didistribusikan langsung ke KPU kabupaten dan kota.
Baca Selengkapnya
Surat suara untuk Capres Cawapres juga turut dibakar
Baca Selengkapnya
Surat suara yang seharusnya berada di dalam kotak suara justru berhamburan keluar.
Baca Selengkapnya
Penting untuk memastikan surat suara tidak rusak dan sah.
Baca Selengkapnya
Form C6 harus sudah diterima warga sebelum pencoblosan.
Baca Selengkapnya
Kegiatan ini meliputi penyortiran, melipat hingga pemeriksaan kondisi kertas suara agar terhindar dari cacat fisik.
Baca Selengkapnya
Selain Kota Bengawan, kerusakan logistik pemilu tersebut juga terjadi di sejumlah Kabupaten/Kota lainnya
Baca Selengkapnya
Gugatan sengketa Pileg itu diajukan Partai Amanat Nasional.
Baca Selengkapnya