Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

90 Hektar di Yogyakarta Masuk Kawasan Kumuh

90 Hektar di Yogyakarta Masuk Kawasan Kumuh Yogyakarta. ©ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

Merdeka.com - Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengupayakan penanganan kawasan kumuh di kota tersebut dan diharapkan luasan kawasan kumuh kurang dari 90 hektare pada akhir 2022.

“Saat ini, sisa kawasan kumuh masih di kisaran 90 hektare dan pada akhir tahun kami akan melakukan penghitungan ulang sehingga diharapkan bisa mengurangi kawasan kumuh yang ada saat ini,” kata Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Sigit Setiawan di Yogyakarta, Jumat (5/8).

Menurutnya, pengurangan kawasan kumuh dilakukan dengan penataan di berbagai sektor yang selama ini menjadi indikator kawasan kumuh. Penanganan bisa dilakukan per indikator atau penanganan secara terintegrasi dari berbagai indikator dalam sebuah kawasan.

Pada awal 2021, luasan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta tersisa sekitar 114 hektare dan melalui berbagai program penataan yang dilakukan dapat dikurangi sekitar 20 hektare.

Hanya saja, lanjut Sigit, penanganan kawasan kumuh pada tahun anggaran 2022 hanya dilakukan melalui APBD Kota Yogyakarta saja.

“Tahun ini, sama sekali tidak ada dana dari APBN yang masuk untuk penanganan atau penataan kawasan kumuh meskipun sudah diusulkan tetapi belum disetujui oleh pusat,” terangnya.

Penataan kawasan kumuh yang didanai oleh APBD Kota Yogyakarta dilakukan dalam skala kawasan di Kampung Sambirejo Kelurahan Prenggan.

“Karena sifat penataan yang dilakukan adalah penuntasan, maka tidak akan berpengaruh pada pengurangan luasan kawasan kumuh,” ujarnya seperti dilansir Antara.

Namun demikian, lanjut Sigit, DPUPKP Kota Yogyakarta akan melakukan penghitungan ulang pada akhir tahun berdasarkan indikator kawasan kumuh, salah satunya penanganan limbah.

“Ada beberapa pekerjaan penanganan limbah yang dilakukan tahun ini dan bisa menjadi bagian dari pengurangan kawasan kumuh. Biasanya kami melakukan pembangunan saluran limbah supaya tidak ada limbah yang masuk drainase atau dibuang langsung ke sungai,” katanya.

Beberapa lokasi penataan saluran limbah di antaranya dilakukan di Kampung Klitren dan Karangwaru.

Selain itu, lanjut dia, juga ada beberapa pekerjaan penataan atau pembangunan jalan lingkungan sehingga bisa menurunkan nilai indikator kawasan kumuh dan mengurangi luasan kawasan kumuh.

Pada 2023, akan diusulkan berbagai penataan kawasan kumuh melalui APBD Kota Yogyakarta, di antaranya melanjutkan penataan permukiman kumuh di Pakuncen yang berada di bantaran Sungai Winongo, di Kampung Klitren dan Sorosutan, keduanya berada di bantaran Sungai Manunggal.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ternyata, Ini Dia Kunci Penting untuk Atasi Polusi Udara Jakarta
Ternyata, Ini Dia Kunci Penting untuk Atasi Polusi Udara Jakarta

Tanpa data dan literasi terhadap data, tidak akan ada kesadaran publik, permintaan kepada pemerintah dan aksi-aksi udara bersih dari masyarakat.

Baca Selengkapnya
KLHK Rilis Pengawasan Koherensi Perencanaan Lingkungan Hidup di Delapan Provinsi
KLHK Rilis Pengawasan Koherensi Perencanaan Lingkungan Hidup di Delapan Provinsi

Pengawasan yang baru tersebut telah mendapatkan dukungan dari berbagai pengampu kepentingan internal KLHK maupun eksternal.

Baca Selengkapnya
Pemkab Kukar Tegaskan Komitmen Kelola Wilayah Desa yang Tidak Masuk IKN
Pemkab Kukar Tegaskan Komitmen Kelola Wilayah Desa yang Tidak Masuk IKN

Wilayah seperti Kelurahan Jawa di Kecamatan Sangasanga, serta Kelurahan Muara Kembang dan Tama Pole di Kecamatan Muara Jawa, tidak termasuk IKN.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Instruksikan Bereskan 2.086 Ha Lahan Bermasalah di IKN, AHY Tak Ingin Grusa Grusu
Presiden Jokowi Instruksikan Bereskan 2.086 Ha Lahan Bermasalah di IKN, AHY Tak Ingin Grusa Grusu

AHY mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk menangani persoalan lahan dengan pendekatan yang baik.

Baca Selengkapnya
RK-Suswono Siapkan Program Kampung Keren untuk Tata Kawasan Kumuh, 1 Arsitek Ditempatkan Tiap Kecamatan
RK-Suswono Siapkan Program Kampung Keren untuk Tata Kawasan Kumuh, 1 Arsitek Ditempatkan Tiap Kecamatan

Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) bakal menjalankan Program Kampung Keren Jakarta, yaitu penataan kawasan kumuh agar sehat dan indah.

Baca Selengkapnya
103 Pemda Berkompetisi Capai Target Pembangunan Berkelanjutan, Seperti Apa Programnya?
103 Pemda Berkompetisi Capai Target Pembangunan Berkelanjutan, Seperti Apa Programnya?

Hasil I-SIM Report dapat menjadi acuan dan rekomendasi dalam penyusunan rencana strategis daerah (RAD).

Baca Selengkapnya
Luas Wilayah Ibu Kota Baru 256.000 Hektare, Kepala Otorita IKN: 65 Persennya Hutan Hujan Tropis
Luas Wilayah Ibu Kota Baru 256.000 Hektare, Kepala Otorita IKN: 65 Persennya Hutan Hujan Tropis

Kawasan MHHT nantinya akan memiliki 109 spesies pohon khas ekosistem hutan hujan tropis dengan keragaman hayati yang tinggi.

Baca Selengkapnya
AHY Ungkap Masih Ada 2.086 Hektare Tanah di IKN Nusantara yang Bermasalah
AHY Ungkap Masih Ada 2.086 Hektare Tanah di IKN Nusantara yang Bermasalah

AHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.

Baca Selengkapnya
Program Unggulan Ridwan Kamil Benahi Kampung Kumuh: Satu Kecamatan, Satu Arsitek
Program Unggulan Ridwan Kamil Benahi Kampung Kumuh: Satu Kecamatan, Satu Arsitek

Ridwan Kamil menyiapkan program unggulan membenahi perkampungan kumuh yang masih tersebar di sejumlah kawasan Jakarta.

Baca Selengkapnya
Respons AHY soal Kabar Otorita IKN Ultimatum Warga Pemaluan Bongkar Rumah
Respons AHY soal Kabar Otorita IKN Ultimatum Warga Pemaluan Bongkar Rumah

Permintaan Otorita IKN agar warga membongkar rumahnya lantaran bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang wilayah IKN.

Baca Selengkapnya
Menteri AHY Minta Persoalan Lahan di IKN Dituntaskan Secara Clean and Clear
Menteri AHY Minta Persoalan Lahan di IKN Dituntaskan Secara Clean and Clear

AHY mengatakan pembangunan IKN di Kaltim menjadi representasi Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Siapkan Rp90 Miliar untuk Ganti Rugi Masyarakat Terdampak Pembangunan IKN di Kalimantan
Pemerintah Siapkan Rp90 Miliar untuk Ganti Rugi Masyarakat Terdampak Pembangunan IKN di Kalimantan

Anggaran sebesar Rp90 miliar tersebut dialokasikan untuk ganti rugi lahan proyek Tol IKN 6A, Tol 6B, dan kawasan pengendalian banjir Sungai Sepaku.

Baca Selengkapnya