90 Hektar di Yogyakarta Masuk Kawasan Kumuh
Merdeka.com - Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengupayakan penanganan kawasan kumuh di kota tersebut dan diharapkan luasan kawasan kumuh kurang dari 90 hektare pada akhir 2022.
“Saat ini, sisa kawasan kumuh masih di kisaran 90 hektare dan pada akhir tahun kami akan melakukan penghitungan ulang sehingga diharapkan bisa mengurangi kawasan kumuh yang ada saat ini,” kata Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Sigit Setiawan di Yogyakarta, Jumat (5/8).
Menurutnya, pengurangan kawasan kumuh dilakukan dengan penataan di berbagai sektor yang selama ini menjadi indikator kawasan kumuh. Penanganan bisa dilakukan per indikator atau penanganan secara terintegrasi dari berbagai indikator dalam sebuah kawasan.
-
Bagaimana cara mengurangi sampah? Daur ulang sampah membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA. Dengan memanfaatkan kembali botol atau kaleng bekas sebagai wadah atau pot bunga, kita tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga menambah estetika lingkungan kita.
-
Bagaimana cara mencegah kerusakan lingkungan di Indonesia? Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi.
-
Apa fokus Pemkab Kutim di sektor kesehatan? Sementara itu, di sektor kesehatan, Kepala Dinas Kabupaten Kutai Timur, dr. Bahrani Hasanal menyampaikan pihaknya focus pada pencegahan dan screening stunting.
-
Apa kata kunci itu? Kata kunci adalah kata atau frasa yang mewakili konsep atau gagasan utama dalam suatu teks.
-
Bagaimana Kementan mengoptimalkan lahan rawa di Banyuasin? 'Hari ini kami meninjau langsung kegiatan Opla yang dilakukan di Desa Sungai Dua, Kecamatan Rambutan berupa normalisasi saluran maulun pendalaman saluran sekaligus pembuatan tanggul maulun peninggian tanggul.
-
Apa yang BUMDes Karangtalun optimalkan? Ada potensi desa lain yang hendak mereka optimalkan demi mewujudkan ketahanan ekonomi warga semaksimal mungkin.
Pada awal 2021, luasan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta tersisa sekitar 114 hektare dan melalui berbagai program penataan yang dilakukan dapat dikurangi sekitar 20 hektare.
Hanya saja, lanjut Sigit, penanganan kawasan kumuh pada tahun anggaran 2022 hanya dilakukan melalui APBD Kota Yogyakarta saja.
“Tahun ini, sama sekali tidak ada dana dari APBN yang masuk untuk penanganan atau penataan kawasan kumuh meskipun sudah diusulkan tetapi belum disetujui oleh pusat,” terangnya.
Penataan kawasan kumuh yang didanai oleh APBD Kota Yogyakarta dilakukan dalam skala kawasan di Kampung Sambirejo Kelurahan Prenggan.
“Karena sifat penataan yang dilakukan adalah penuntasan, maka tidak akan berpengaruh pada pengurangan luasan kawasan kumuh,” ujarnya seperti dilansir Antara.
Namun demikian, lanjut Sigit, DPUPKP Kota Yogyakarta akan melakukan penghitungan ulang pada akhir tahun berdasarkan indikator kawasan kumuh, salah satunya penanganan limbah.
“Ada beberapa pekerjaan penanganan limbah yang dilakukan tahun ini dan bisa menjadi bagian dari pengurangan kawasan kumuh. Biasanya kami melakukan pembangunan saluran limbah supaya tidak ada limbah yang masuk drainase atau dibuang langsung ke sungai,” katanya.
Beberapa lokasi penataan saluran limbah di antaranya dilakukan di Kampung Klitren dan Karangwaru.
Selain itu, lanjut dia, juga ada beberapa pekerjaan penataan atau pembangunan jalan lingkungan sehingga bisa menurunkan nilai indikator kawasan kumuh dan mengurangi luasan kawasan kumuh.
Pada 2023, akan diusulkan berbagai penataan kawasan kumuh melalui APBD Kota Yogyakarta, di antaranya melanjutkan penataan permukiman kumuh di Pakuncen yang berada di bantaran Sungai Winongo, di Kampung Klitren dan Sorosutan, keduanya berada di bantaran Sungai Manunggal.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tanpa data dan literasi terhadap data, tidak akan ada kesadaran publik, permintaan kepada pemerintah dan aksi-aksi udara bersih dari masyarakat.
Baca SelengkapnyaPengawasan yang baru tersebut telah mendapatkan dukungan dari berbagai pengampu kepentingan internal KLHK maupun eksternal.
Baca SelengkapnyaWilayah seperti Kelurahan Jawa di Kecamatan Sangasanga, serta Kelurahan Muara Kembang dan Tama Pole di Kecamatan Muara Jawa, tidak termasuk IKN.
Baca SelengkapnyaAHY mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk menangani persoalan lahan dengan pendekatan yang baik.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil-Suswono (RIDO) bakal menjalankan Program Kampung Keren Jakarta, yaitu penataan kawasan kumuh agar sehat dan indah.
Baca SelengkapnyaHasil I-SIM Report dapat menjadi acuan dan rekomendasi dalam penyusunan rencana strategis daerah (RAD).
Baca SelengkapnyaKawasan MHHT nantinya akan memiliki 109 spesies pohon khas ekosistem hutan hujan tropis dengan keragaman hayati yang tinggi.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil menyiapkan program unggulan membenahi perkampungan kumuh yang masih tersebar di sejumlah kawasan Jakarta.
Baca SelengkapnyaPermintaan Otorita IKN agar warga membongkar rumahnya lantaran bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan pembangunan IKN di Kaltim menjadi representasi Indonesia.
Baca SelengkapnyaAnggaran sebesar Rp90 miliar tersebut dialokasikan untuk ganti rugi lahan proyek Tol IKN 6A, Tol 6B, dan kawasan pengendalian banjir Sungai Sepaku.
Baca Selengkapnya