90 Persen Sekolah di 471 Kabupaten Gelar PTM Terbatas
Merdeka.com - Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jumeri mengatakan, sekitar 90 persen sekolah di Tanah Air yang telah diizinkan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Sekolah-sekolah ini tersebar di 471 kabupaten kota.
"Ada 471 kabupaten kota dari 514, kira-kira 92 persen. Kemudian 49.217 dari 540 ribu sekolah itu kira 91 persen. Itu yang sudah diperbolehkan untuk buka PTM," kata Jumeri dalam sebuah video di kanal Kemendikbud RI, Jumat (10/9).
Namun kendati telah diizinkan, dia mengingatkan, tak seluruh sekolah membuka PTM terbatas. Aceh menjadi provinsi tertinggi yang jumlah satuan pendidikannya melaksanakan PTM terbatas, yakni sebanyak 81 persen.
-
Siapa yang harus mendapatkan kesempatan di sekolah? 'Ciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua siswa.'
-
Apa harapan orang tua untuk anak sekolah? Tak bisa dipungkiri, peran orang tua dalam memberikan motivasi belajar kepada anak memiliki dampak yang mendalam pada perkembangan akademis dan pribadi anak.
-
Bagaimana cara orang tua mendorong anak untuk belajar? Keterlibatan aktif dalam mendukung anak dalam tugas-tugas sekolah, membimbingnya melalui tantangan akademis, dan menanamkan nilai-nilai kesabaran dan ketekunan menjadi landasan yang kokoh dalam memotivasi anak untuk belajar.
-
Bagaimana cara menuntun anak agar merdeka dalam belajar? Jadikan setiap tempat sebagai sekolah. Jadikan setiap orang sebagai guru.
-
Siapa yang harus dukung anak belajar? Perubahan ini memerlukan dukungan konsisten dari orang tua agar anak melihat belajar sebagai kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat, bukan sebagai beban.
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
"Yang terendah itu Provinsi DKI Jakarta 6 persen," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Ditjen PAUD Dasmen Kemendikbudristek) Sri Wahyuningsih mengungkapkan, sampai 4 September 2021 sudah 27,17 persen sekolah di seluruh Indonesia menggelar PTM Terbatas. Sementara sisanya masih belum melakukan hal tersebut.
"Dari data kami sampai dengan tanggal 4 September itu 27,17 persen sekolah sudah menyelenggarakan PTM Terbatas. Sedangkan sisanya masih BDR( belajar dari rumah)," jelasnya.
Kendati begitu, dia menerangkan, pihaknya meminta sekolah yang menggelar PTM Terbatas agar tetap memfasilitasi murid yang tetap ingin belajar dari rumah. Pasalnya dalam SKB 4 Menteri, PTM Terbatas bagi siswa di sekolah merupakan hak prerogatif orang tua atau wali murid.
"Sekolah juga kami dorong untuk tetap optimal memberikan fasilitas belajar mengajar yang orang tuanya masih meminta putra-putrinya belajar di rumah," ungkapnya.
Sri mengingatkan agar diizinkannya PTM Terbatas tak menjadi euforia di tengah masyarakat. Masyarakat diingatkan agar anak-anaknya tetap mematuhi prokes dalam gelaran PTM Terbatas di sekolah.
"Jangan sampai semangat PTM ini jangan jadi euforia di masyarakat. Saking bahagianya yaitu prokes tidak disiplin, ini yang harus kita sosialisasikan terus melalui ruang digital. Semua serentak bergerak dan orang tua memahami menyiapkan psikologi anak dalam PTM di masa pandemi," tutupnya.
Reporter: Yopi Makdori/Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kadisdik mengatakan berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud masih diutamakan menggelar pembelajaran tatap muka.
Baca SelengkapnyaMendikdasmen Abdul Mu'ti menyiapkan dua strategi guna menekan angka anak putus sekolah yang beberapa tahun ke belakang mengalami peningkatan.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini sudah disetujui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi.
Baca SelengkapnyaJalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Baca SelengkapnyaPihak sekolah juga wajib berdiskusi dan mendengarkan opini dari orang tua murid sebelum melakukan study tour.
Baca SelengkapnyaNantinya, venue KTT ASEAN difokuskan di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaBeberapa sekolah kekurangan siswa. Namun kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi mempertimbangkan ulang keinginanya untuk menghapus sistem zonasi pada PPDB.
Baca SelengkapnyaTanggal 4-7 wilayah-wilayah yang yang bersinggungan ke tempat untuk venue dan penginapan KTT ASEAN itu PJJ total 100 persen di 9 kecamatan.
Baca SelengkapnyaKPU bakal melarang kampanye di sekolah meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan.
Baca Selengkapnya