9.000 Warga Malang tak mampu penuhi kebutuhan kalori

Merdeka.com - Sebanyak 4,75 persen atau 9.300 dari 196 ribu warga Kota Batu, Kabupaten Malang, berkategori miskin karena tidak mampu memenuhi kebutuhan kalori setiap bulannya, yakni sekitar 2.100 kilo kalori. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, Sri Kadarwati, jumlah warga yang masuk kategori miskin pada tahun 2013 bertambah dari tahun sebelumnya.

Pertambahan itu sekitar 600 jiwa, dari sebanyak 8.700 jiwa atau 4,45 persen menjadi 9.300 jiwa atau 4,75 persen dari jumlah penduduk secara keseluruhan.

"Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ini rata-rata pengeluarannya sebesar Rp 336.944 per kapita per bulan dan mereka juga belum memenuhi kebutuhan standar kalori, yakni mencapai 2.100 kilo kalori per bulan," katanya, seperti dilansir Antara, Jumat (24/10).

Salah satu minimnya pemenuhan kebutuhan kalori warga tersebut, lanjutnya, adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada inflasi. Sehingga, kebutuhan kalori sebesar 2.100 kilo kalori menjadi berkurang dan sulit terpenuhi.

Untuk menanggulangi dan meminimalkan jumlah warga miskin tersebut, bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah harga kebutuhan pokok harus distabilkan dan distribusi beras miskin (raskin) harus tepat sasaran.

Oleh karena itu, katanya, Pemkot Batu perlu memberi bantuan kepada masyarakat dan harus tepat sasaran, terutama bantuan yang bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Bantuan akan bermanfaat bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan jika tepat sasaran.

Sementara itu Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, menyatakan bertambahnya jumlah orang miskin di Kota Batu karena banyak buruh tani yang datang dari luar kota, terutama Tulungagung dan Blitar.

Hal itu terjadi karena juragan tani sulit mencari buruh dari dalam kota dan ber-KTP Batu.

Punjul menduga, mereka (para buruh tani dari luar kota) inilah yang mungkin kena sasaran sensus BPS. Banyak buruh tani dari luar kota itu yang tidur di kebun-kebun penduduk.

Selain itu, kata Punjul yang juga politisi PDI Perjuangan tersebut, harga sembilan bahan pokok memang ada peningkatan, tapi tidak signifikan, bahkan kultur masyarakat petani yang dikategorikan miskin ini menikmati dengan kondisinya, sebab meski sebenarnya mereka kaya, rumahnya tetap terbuat dari anyaman bambu, sebelah kamar dekat kandang ternak.

"Indikasi dan kondisi seperti inilah yang terdata. Ke depan harus ada sinkronisasi data yang bisa dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dan pembahasan APBD 2015, terutama program-program pengentasan kemiskinan," kata Punjul. (mdk/eko)