Abaikan kasus Sumber Waras & reklamasi, KPK digugat Ratna Sarumpaet

Merdeka.com - Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet bertandang ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Reklamasi Pulau dan Rumah Sakit Sumber Waras, di mana Ratna meyakini dua kasus itu turut menjerat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

"Kita mau menggugat KPK, sehubungan dengan pasal 22 UU KPK 2000 di mana KPK punya kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Ini ada dua kasus Sumber Waras dan reklamasi pulau, dua kasus ini menguap begitu saja, sedangkan ada pilkada ada di depan mata," tutur Ratna kepada awak media di PN Jakarta Pusat, Selasa (6/9).

Menurut ibunda artis Atiqah Hasiholan tersebut, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta mendatang, dia tidak ingin terdapat pemimpin yang masih memiliki masalah.

"Kita enggak mau pilkada nanti, berkasnya masih menggantung di pengadilan. Kita akan menggugat," ucapnya.

Dia pun mempertanyakan tanggung jawab KPK yang dianggap mengulur-ulur waktu untuk memberikan informasi kepada publik mengenai kelanjutan kasus reklamasi pulau dan rumah sakit Sumber Waras.

"Maksud KPK apa, mau main politik? Ini akan mengadang Ahok ke pilkada. Kalau kita negara hukum jangan ikut campur. Ini sudah di ambang, dan memang sengaja diambangkan. Kalau fitnah ya bilang harus dibuktikan," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah membuka kajian kasus Sumber Waras di sela pertemuan dengan Komisi III DPR hari ini. Hasil kajian KPK, ternyata belum ada indikasi kuat kerugian negara dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi dan berterima kasih kepada lembaga antirasuah itu atas kajiannya. Menurutnya, kesimpulan yang diambil KPK soal RS Sumber Waras menunjukkan kinerja yang profesional.

"Ya saya terima kasih, berarti memang secara profesional enggak ada salah kok," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Selasa (14/6).