Follow
Abraham minta pimpinan KPK yang baru tak ciut nyali berantas korupsi
Merdeka.com - Abraham Samad berpesan untuk para pimpinan KPK yang akan datang harus berani melawan pihak yang ingin mengintervensi atau melumpuhkan lembaga antikorupsi tersebut. Menurutnya jika tidak berani melawan maka korupsi akan terus merajalela.
"Harapan ke depannya adalah KPK terus melanjutkan karyanya dan berani melakukan perlawanan terhadap segala bentuk intervensi, karena kalau tidak koruptor berkuasa dan korupsi meraja lela," ujarnya di Ciawi, Bogor, Jumat (20/11).
Abraham berharap kasus yang menimpa dirinya dan Bambang Widjojanto bisa menjadi acuan untuk ke depannya.
-
Kapan Abraham Samad menjabat Ketua KPK? Ketua KPK Selama menjabat sebagai Ketua KPK periode 2011-2015, Samad membongkar sejumlah kasus besar.
-
Bagaimana Abraham Samad membuat koruptor jera? Menurut Samad, ada tiga cara untuk membuat koruptor jera. Pertama, hukuman yang berat. Kemudian yang kedua, melakukan pemiskinan. Ketiga, sanksi sosial.
-
Kenapa Abraham Samad ingin menjadi advokat? Samad bersikeras menjadi advokat karena ingin membela kaum lemah yang tertindas hukum.
-
Siapa yang akan PDIP ajukan sebagai saksi? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Siapa Ketua Umum PKB sekarang? Muhaimin Iskandar terpilih menjadi Ketua Umum PKB pada Muktamar II PKB yang digelar pada 16-19 April 2005 di Semarang. Politikus kelahiran Jombang, 24 September 1966 ini masih memimpin PKB hingga sekarang.
-
Siapa kakek Prabowo Subianto? Ia adalah cucu dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) 46 dan anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
"Kasus kemarin itu tidak boleh membuat KPK menjadi takut. Apa yang terjadi pada kami itu menjadi motivasi bagi KPK untuk bekerja secara maksimal lagi ke depannya," tuturnya.
Abraham juga menambahkan selama ini KPK berjalan sesuai dengan alurnya dan tidak boleh kalah dengan lembaga yang lainnya.
"KPK tidak boleh kalah dengan intervensi lembaga lain. Pimpinan jilid satu sampai tiga sudah memperlihatkan taringnya, apapun yang terjadi bagi KPK tidak boleh hilang nyali, agar pemberantasan korupsi terus berjalan karena kalau tidak yang menang adalah koruptor," tandasnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dari 10 kandidat yang ada saat ini belum ada yang sosok yang dianggap cocok untuk memimpin KPK.
Baca Selengkapnya
Mantan Ketua KPK Abraham Samad mendesak agar sejumlah kasus yang berhubungan dengan keluarga mantan Jokowi agar dapat segera diusut.
Baca Selengkapnya
Ma’ruf Amin meminta Nawawi Pomolango bekerja lebih baik.
Baca Selengkapnya
Meski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
Nawawi akan membicarakan kepada pimpinan KPK lain untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Menurut Samad, penetapan tersangka yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap pimpinan tertinggi KPK sudah benar dan tidak perlu diperdebatkan.
Baca Selengkapnya
" Ditambah perilaku individu pimpinan KPK, maka semakin rusaklah KPK, hancur sudah," Kata Abraham Samad
Baca Selengkapnya
Aboe berharap, tidak ada lagi jaksa yang bermain dan terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
Nurul Ghufron mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat berbondong-bondong daftar capim KPK
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberikan pesan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto.
Baca Selengkapnya
Nawawi Pomolango mewanti-wanti tidak mau ada lagi "ikan busuk dari kepala".
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.
Baca Selengkapnya