Abraham: Polisi tak bisa tangani korupsi daerah, serahkan ke KPK

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad berharap Kabareskrim Polri Komjen Suhardi Alius dapat bersinergi untuk memberantas korupsi. Abraham mengatakan, pihaknya siap menerima perkara korupsi di daerah jika diserahkan oleh polisi.

"Sinergisitas itu misalnya kalau ada kasus-kasus korupsi di daerah tidak bisa berjalan kepolisian bisa menyerahkan ke KPK," ujar Abraham di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (17/12).

Abraham yakin, Suhardi mampu mengoptimalkan sinergitas pemberantasan korupsi dengan KPK. "Masih perlu dioptimalkan. Tahun-tahun kemarin masih belum optimal. Sebenarnya dengan terpilihnya Pak Suhardi kita berharap sinergitas lebih dioptimalkan lagi," jelas dia.

Terkait usulan ekspansi KPK di daerah, Abraham mengatakan semua itu tergantung eksekutif dan legislatif yang membiayai lembaganya. Jika eksekutif dan legislatif mau menyediakan anggaran untuk pembentukan KPK di daerah-daerah itu lebih baik, karena kasus korupsi banyak terjadi di daerah. Hampir 70 persen kepala daerah, bupati, wali kota, maupun gubernur menjadi tersangka korupsi.

"Itu tergantung eksekutif dan legislatif, karena menyangkut anggaran dan infrastruktur. Kalau kpk maunya kalau ada 34 provinsi itu lebih bagus. Pertanyaannya mau tidak eksekutif dan legislatif menyediakan saran dan prasarananya. Mau siapkan anggaran ga," ujarnya.

Soal rencana pembentukan densus antikorupsi, Abraham mengaku Kapolri Jenderal Sutarman merasa keberadaan KPK sudah cukup. Dengan syarat, Bareskrim mengoptimalkan sinergitas dengan KPK.

"Jadi kapolri menyerahkan sepenuhnya kasus korupsi kepada KPK sebagai pioneer terdepan. Ga ada pembentukan desus. Jadi Polri tidak ingin membentuk densus yang ingin dioptimalkan itu adalah bareskrim," ujarnya.