Abraham Samad Nilai Wacana Mobil Dinas KPK Kurang Tepat dan Dapat Melukai Hati Rakyat

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Abraham Samad, menilai wacana mobil dinas untuk jajaran pimpinan KPK era Firli Cs, tidak tepat. Selain diajukan dalam kondisi krisis ekonomi karena pandemi, prinsip kesederhanaan KPK yang selama ini dipegang teguh dapat sirna.

"Di KPK ada code of conduct, kode perilaku, KPK adalah lembaga role model bagi lembaga yang ada, jadi role model tentang pengelolaan anggaran, yaitu harus menggunakan anggaran itu secara ketat, memberikan penghematan, kesederhanaan dalam fasilitas, kalau yang diwacanakan (mobil dinas pimpinan) tidak sederhana lagi," kata Samad kepada Liputan6.com, Jumat (16/10).

Menurut Samad, jika memang harus diadakan mobil dinas, maka jenis mobil dipilih harus dibatasi. Tidak harus mewah namun cukup.

Orang lain juga bertanya?

"Innova saya kira cukup, seperti zaman sebelumnya, seperti zaman saya juga, maka tidak tepat jika mobilnya terlalu mewah," ujar dia.

Dia menambahkan, sebaiknya wacana tersebut ditiadakan dulu untuk sementara. Walau anggaran tersebut direalisasi di akhir 2021, namun dia meyakini tidak ada yang bisa menjamin bahwa krisis ekonomi telah sirna di saat itu.

"Timing tidak tepat, dalam kondisi seperti ini sedang memprihatinkan, banyak rakyat makan saja susah, itu bisa melukai hati mereka, dan tidak ada jaminan 2021 negara kita masih bagus ekonominya karena pandemi, kalau masih krisis gimana?," kata dia.

Tanggapan Abraham Samad Soal Pegawai KPK Mengundurkan Diri

Samad juga memahami perasaan para para pegawai lembaga antirasuah yang memilih mundur. Termasuk Kabiro Humas Febri Diansyah yang meninggalkan jejaknya di KPK per hari ini.

"Mereka yang memiliki idealisme membatantas korupsi akan mengalami guncangan dan tak bisa bertahan dalam kondisi itu," kata dia.

Dia menilai, ada dua hal yang menjadi akar permasalahan di KPK saat ini. Pertama soal revisi UU KPK yang diberlakukan dan hilangnya sosok pemimpin yang mengayomi.

"Dengan UU baru KPK lumpuh, ditambah pimpinan saat ini tidak mampu melakukan harmonisasi, tak mengayom, tak memberi keteladanan," ujar dia.

Terlebih, lanjut dia, 'kartu kuning' dari Dewan Pengawas kepada Firli Bahuri soal pelanggaran kode etik kesederhanaan, menambah catatan hitam KPK saat ini.

"Kode etik itu kan contoh, anak-anak (pegawai KPK) kehilangan panutan pegangan dan sosok, oleh karena itu orang yang punya idealisme akan menempuh jalan mundur dari lembaga itu (KPK)," tandasnya.

Reporter: Muhammad Radityo PriyasmonoSumber: Liputan6.com (mdk/gil)