ACTA akan laporkan pertemuan Jokowi-PSI di Istana ke Ombudsman
Merdeka.com - Adanya pertemuan petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan menjadi sorotan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). Pertemuan yang diadakan Senin lalu disinyalir adanya maladministrasi membahas pemenangan pemilihan presiden 2019 mendatang.
Sekretaris Dewan Pembina ACTA, Said Bakhri mengatakan kejadian tersebut akan ditindaklanjuti dengan melaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia.
"ACTA akan melaporkan kasus dugaan pertemuan membahas pemenangan Pilpres di Istana ke Ombudsman Republik Indonesia yang kami duga dapat dikategorikan sebagai maladministrasi," ujar Bakhri di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (4/2).
-
Siapa yang mendampingi Jokowi dalam pertemuan? Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi lebih dulu datang di istana Kepresidenan. Budi ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan bersama Satya.
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Di mana Atta dan Aurel bertemu Presiden Jokowi? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
-
Kenapa Jokowi hadir di acara? Acara serah terima dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto.
-
Kenapa pertemuan ini penting? 'Guinness World Records adalah tentang merayakan perbedaan, dan dengan mempertemukan kedua wanita ikonik yang luar biasa ini, mereka dapat berbagi perspektif mereka tentang kehidupan satu sama lain dan juga dengan kita,' kata Craig Glenday, pemimpin redaksi GWR.
-
Kenapa Risma harus bertemu Jokowi? Risma mengaku dia harus bertemu Jokowi untuk menyampaikan langsung niat pengunduran diri ini. Sebab, sebelum dia ditunjuk sebagai Mensos dulu, ia juga lebih dulu berjumpa dengan kepala negara.'Tapi saya besok akan ngadep beliaunya karena dulu saya jadi menteri juga dipanggil, saya juga akan menghadap beliaunya untuk menyerahkan pengunduran diri saya,' ucapnya.
Dia mengatakan, pertemuan di istana tidak bisa begitu saja dilakukan tanpa ada kepentingan kenegaraan. Ia merujuk pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, yang berbunyi maladministrasi secara garis besar adalah perilaku melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang menimbulkan kerugian materil atau immateril bagi masyarakat.
Bakhri menuturkan, pihaknya tak menyoal pertemuan Jokowi dengan sejumlah partai politik namun tidak dilakukan di Istana Kepresidenan.
"Istana adalah milik seluruh rakyat, bukan milik sekelompok orang pendukung partisan presiden saja," ujarnya.
Sebagai bukti pelaporan ke Ombudsman, ACTA mengutip dua berita online yang memberitakan adanya pembahasan pemenangan Pilpres terhadap Jokowi.
Dia juga membantah laporan terhadap pertemuan tersebut diperuntukan secara personal. "Yang kami laporkan ke Ombudsman adalah peristiwanya bukan personalnya," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bertemu PSI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/2). Pengurus PSI yang hadir yakni Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni serta Ketua DPP Tsamara Amany.
Pertemuan berlangsung tertutup selama sekitar satu setengah jam atau 90 menit. PSI sebagai partai politik pendukung Jokowi mengaku isi pertemuan salah satunya diberi tips dari kepala negara untuk dapat meraih target di Pemilu 2019.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ari membantah pertemuan dalam rangka langkah politik terkait dengan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKaesang mengungkapkan Raja Juli Antoni dipanggil bukan terkait urusan politik.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaJokowi ternyata sempat bertemu dengan para ketua umum partai politik pendukungnya
Baca SelengkapnyaPemanggilan itu buntut pernyataan Presiden Jokowi memiliki data intelijen partai politik.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta PSI tidak terburu-buru dan sementara untuk netral terlebih dahulu.
Baca SelengkapnyaBagja juga menyinggung saat Presiden Jokowi bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 02.
Baca SelengkapnyaSupratman mengaku tidak ada pembahasan atau arahan dari Jokowi terkait munas partai politik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terbuka untuk bertemu dengan siapa saja. Namun, Jokowi ingin menghormati KPK sebagai institusi yang independen.
Baca SelengkapnyaPolitisi senior Golkar ini hanya meminta publik menunggu saja.
Baca SelengkapnyaCivitas akademika Universitas IBA Palembang turut menyampaikan keprihatinan pada kondisi negara menjelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHakim MK Arief Hidayat mengungkap alasan tidak mau memanggil Presiden Jokowi falam sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya