Ada 368 laporan transaksi mencurigakan diterima KPK
Merdeka.com - Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan ada beberapa calon Kepala Daerah berpotensi menjadi tersangka Tindak Pidana Korupsi. Hal ini didasari adanya laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai ratusan transaksi mencurigakan yang diduga dilakukan oleh para calon Kepala Daerah.
Mantan Ketua LKPP itu bahkan mengatakan peluang calon kepala daerah menjadi tersangka sangat besar jika bukti permulaan mencukupi.
"Dan PPATK sudah sampaikan laporan hasil pemeriksaan 368 laporan, itu pasti akan jadi bahan kami untuk tindak lanjuti di KPK," ujar Agus di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/3).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Lebih lanjut, dia mengatakan, saat ini pimpinan KPK masih berunding saat tepat mengumumkan penetapan tersangka calon Kepala Daerah, sambil memonitoring beberapa perusahaan yang disinyalir menjadi wadah memperkaya diri sendiri atau orang lain.
Oleh sebab itu, ujar Agus, guna menelisik lebih lanjut adanya tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang yang dilakukan calon Kepala Daerah, KPK meningkatkan kerjasama dengan PPATK pada sistem Politically Exposed Persons (PEPs).
"Sudah ada nama, kejadian kapan. Nanti akan kesepakatan bersama apa diumumkan sebelum atau sesudah Pilkada," ujarnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK menyatakan data tersebut tak bisa sembarangan disampaikan karena masuk dalam kategori data intelijen.
Baca SelengkapnyaLaporan tersebut dalam kurun waktu 1 Januari hingga 28 Juni 2024.
Baca SelengkapnyaGhufron menyebut akan mendalaminya usai menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Baca SelengkapnyaTessa mengatakan tim penyidik KPK saat ini sedang mendalami berbagai alat bukti yang disita dalam penggeledahan tersebut untuk disertakan dalam berkas perkara.
Baca SelengkapnyaTessa mengatakan bahwa penyidik KPK juga masih melakukan penggeledahan.
Baca SelengkapnyaPekan lalu KPK telah menggeledah rumah dinas Bupati Lamongan,. Belum diketahui terkait kasus apa.
Baca SelengkapnyaDiduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
Baca SelengkapnyaLembaga antirasuah menyelidiki dugaan korupsi saat Adhy menjadi pejabat Kemensos.
Baca SelengkapnyaPPATK mengungkap temuan transaksi keuangan mencurigakan di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaNawawi Pomolango mengatakan masih banyak ditemukan laporan manipulatif yang dilaporkan oleh para penyelenggara negara
Baca SelengkapnyaSalah satu lokasi yang disatroni oleh penyidik yakni PT Telkom Grup itu sendiri.
Baca Selengkapnyaenurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca Selengkapnya