Follow
Ada aliran dana dari Nur Alam ke PAN?
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri aliran uang ke Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) perizinan pencadangan tambang. SK tersebut diberikan kepada PT Anugrah Harisma Barakah, perusahaan tambang yang menambang nikel di dua Kabupaten, Sulawesi Tenggara.
Disebut-sebut aliran dana dari Alam juga masuk ke Partai Amanat Nasional (PAN). Saat dikonfirmasi pelaksana harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, dia enggan mengomentari.
"Belum dapat informasi seperti itu," ujar Yuyuk, kepada wartawan, Jumat (26/8).
-
Siapa orang terkaya di Sumatera Utara? Low Tuck Kwong adalah seorang pengusaha asal Singapura yang dikenal sebagai pendiri dan pemilik perusahaan minyak dan gas yang besar, yakni Bayan Resources Tbk.
-
Bisnis apa yang dimiliki orang terkaya di Sumatera Utara? Bayan Resources Tbk adalah perusahaan yang fokus pada eksplorasi, penambangan, dan pemasaran batubara di Indonesia.
-
Siapa pengusaha kaya yang membangun pabrik kelapa sawit di Sumatera? Tahun 1991, Wilmar berhasil membangun pabrik pengolahan minyak sawit pertama sekaligus membeli kebun kelapa sawit seluas 7.000 hektare di Pulau Sumatra.
-
Siapa pengusaha sukses asal Sumut itu? Marihad Simon Simbolon adalah sosok penting di balik suksesnya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang logistik, perminyakan, dan industri kelapa sawit.
-
Siapa saja tersangka dalam kasus suap ini? Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya juga menetapkan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga, serta dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra sebagai tersangka.
-
Apa isi PKS BPH Migas dan Pemprov Sultra? Dokumen ini selanjutnya akan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto yang menandai resminya kerja sama BPH Migas dan Pemprov Sultra.'Setelah dokumen ini ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Sultra, selanjutnya akan dibahas program-program penyediaan, pengendalian dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP oleh kedua belah pihak,' ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam kesempatan tersebut.
Seperti diketahui, Nur Alam adalah politikus PAN. Informasi yang dihimpun merdeka.com, setelah menerbitkan SK, Nur Alam mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Uang tersebut sebagai timbal balik. Penerbitan SK diketahui sudah lama, sejak tahun 2009.
Akibat perbuatannya Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Dia juga sudah dicegah bepergian ke luar negeri.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penyumbang terbesar PAD pada tahun ini berasal dari profit sharing (dana bagi hasil).
Baca Selengkapnya
Aliran uang itu semula dari mantan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Prov Bangka Belitung.
Baca Selengkapnya
Gudfan Arif merupakan putra pengurus Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan. Dia ini juga dikenal sebagai pengusaha tambang.
Baca Selengkapnya
KPK membuka peluang memeriksa pengurus DPP Partai Nasdem untuk menelusuri aliran uang terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan.
Baca Selengkapnya
Capex yang telah disiapkan ini telah digunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan ditahun ini.
Baca Selengkapnya
Mahfud mengungkapkan, Panji Gumilang terindikasi melakukan pencucian uang. Ditemukan 295 sertifikat tanah milik yayasan yang berpindah ke Panji Gumilan
Baca Selengkapnya
"Soal tuduhan pencucian uang PG dapat diusut sampai ke akar-akarnya," kata Nasir.
Baca Selengkapnya
NasDem mengancam somasi Alexander Marwata buntut temuan aliran dana korupsi Syahrul Yasin Limpo ke partainya.
Baca Selengkapnya
Sahroni menyampaikan, NasDem tidak pernah memerintahkan SYL untuk korupsi. NasDem juga tak pernah meminta SYL menyetor hasil korupsi yang dilakukannya.
Baca Selengkapnya
"Karena itu sudah masuk ke bukan lagi pelanggaran ASN ya gitu ya. Nanti bisa bagian hukum," kata MenPAN Anas.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini pun menjelaskan, jumlah Rp40 juta tersebut tidak langsung dikirim secara full.
Baca Selengkapnya
lokasi konsesi tambang tersebut merupakan milik eks PT Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan yang tergabung dalam Bakrie Group.
Baca Selengkapnya