Ada Demo 22 Mei, Bawaslu Tetap Gelar Rapat Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menggelar rapat terkait proses penanganan pelanggaran Pemilu 2019. Rapat ini akan dilakukan setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi Pemilu 2019, Selasa (21/5) dini hari.
"Kita ada rapat terkait dengan beberapa proses penanganan pelanggaran administrasi yang sedang bekerja," kata Komisioner Bawaslu Fritz Edward ketika dihubungi, Rabu (22/5).
Bawaslu mengimbau masyarakat melakukan demonstrasi menolak hasil Pemilu 2019 tertib dan sesuai dengan Undang-undang berlaku.
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Apa tujuan warga demo? Dilansir dari akun Instagram @merapi_uncover, mereka mengadakan arak-arakan itu dengan tujuan 'Mberot Jalan Rusak' di sepanjang Jalan Godean.
-
Apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga kerukunan di pemilu? Terakhir, akan dijelaskan cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga harus aktif dalam menegakkan toleransi selama pelaksanaan pemilu. Berikut cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat, bisa dipraktikkan: 1. Menjaga Komunikasi yang Positif: Masyarakat dapat memastikan bahwa komunikasi dengan sesama warga negara tetap positif dan hormat meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
-
Bagaimana Bawaslu Temanggung melakukan pencegahan? Sesuai dengan pemetaan potensi yang menjadi kerawanan pada Pilkada 2024, pihaknya telah melakukan langkah pencegahan sebagai upaya mitigasi risiko. Langkah tersebut meliputi peningkatan koordinasi internal maupun eksternal dan penguatan kapasitas pengawas pemilu.
-
Bagaimana Bawaslu menyiapkan Pilkada 2024? 'Persiapan kami adalah, pertama, bagi mereka (Bawaslu daerah) yang sudah selesai pemilu-nya agar bersiap untuk PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum), tetapi di saat yang sama mereka juga harus sudah berpikir bagaimana pemilihan kepala daerah ini berjalan, terutama untuk menyiapkan jajaran ad hoc,' kata Lolly di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/3).
"Iya (silakan sampaikan). Jadi pada saat proses menyampaikan pendapat tersebut tidak sesuai dengan peraturan UU ataupun membuat orang lain terganggu dan mengganggu hak orang lain maka ada aturan yang mengatur hal tersebut," ujar Fritz.
Menurut dia, Pemilu kali ini memiliki tahapan masing-masing. Undang-undang telah memberikan jalur untuk pihak tidak terima dengan hasil tersebut. Karena itu, pihaknya meminta agar percaya kepada pihak konstitusi.
"Jadi sebagai bagian dari masyarakat dan sebagai bagian dari peserta Pemilu ya kita harus patuh kepada komitmen Pemilu yang sudah kita sepakati bersama-sama," kata Fritz.
Seperti diketahui, sejak Selasa (21/5) siang massa menolak hasil rekapitulasi Pemilu 2019 melakukan unjuk rasa di depan kantor Bawaslu. Aksi damai itu berlangsung hingga pelaksanaan salat taraweh di depan kantor Bawaslu.
Namun kericuhan berujung bentrokan terjadi saat polisi berjaga membubarkan massa di depan kantor Bawaslu. Kericuhan terjadi hingga Rabu (22/5) dini hari.
Situasi di depan Bawaslu saat ini sudah kondusif. Massa yang hendak melakukan aksi demonstrasi mulai kembali berkumpul di depan kantor Bawaslu.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam aksinya massa menuntut untuk menolak hasil Pemilu 2024 yang dianggap penuh kecurangan.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Thahjanto menyebut demonstrasi soal kecurangan Pemilu 2024 hanya riak-riak kecil.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta berpartisipasi mengawasi dan melapor segala bentuk pelanggaran Pemilu ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaMassa dari berbagai aliansi ini bersuara lantang menolak Pemilu curang.
Baca SelengkapnyaPara demonstran menyoroti putusan MK, upaya revisi UU Pilkada, Bawaslu, hingga statement Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadiala terkait raja Jawa.
Baca SelengkapnyaBilly meyakini demonstrasi bakal berlangsung pasca pengumuman hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBawaslu berjanji menegakkan aturan sesuai perundang-undangan bila ditemukan pelanggaran Pemilu.
Baca SelengkapnyaDengan adanya aksi bakar ban tersebut, membuat jalan arteri atau non-tol menuju arah ke wilayah Jakarta Barat yang melalui depan Gedung DPR/MPR RI ini pun ditut
Baca SelengkapnyaLaporan dibuat TPDI itu dilakukan Petrus Selestinus, Roy Suryo dan empat orang lainnya pada Senin (4/3).
Baca SelengkapnyaPolri siap mengawal kondisivitas tahapan pemilu jelang rekapitulasi hasil suara secara nasional.
Baca SelengkapnyaDemo ini menuntut DPR agar tidak mengesahkan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaAnggota yang bertugas dipastikan menggunakan pendekatan persuasif.
Baca Selengkapnya