Ada Demo Buruh, Ini Rekayasa Lalu Lintas di Gedung DPR
Merdeka.com - Massa buruh hari ini menggelar aksi demonstrasi di gedung DPR dan MPR. Mereka menuntut anggota dewan membatalkan rancangan undang-undang untuk revisi UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar buruh melakukan demonstrasi. Rekayasa lalu lintas diberlakukan untuk mengantisipasi dampak buruh ketika menyampaikan pendapatnya.
"Rekayasa lalu lintasnya bersifat situasional ya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (2/10).
-
Mengapa demo buruh dilakukan? Elemen buruh melakukan rasa di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.
-
Dimana demo buruh berlangsung? Elemen buruh melakukan rasa di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.
-
Kapan demo buruh terjadi? Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menerangkan, pada 14.31 Wib, polisi mendapat laporan massa buruh berdemontrasi di jalan arteri tepatnya sekitar exit tol Cikarang.
-
Siapa yang berdemo di DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023).
-
Apa yang menjadi alasan protes buruh? Pasalnya, mereka memandang bahwa tak sedikit perusahaan swasta berperan dalam kebangkitan perekonomian nasional saat itu.
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sementara itu, Kasubdit Bin Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP M Nasir menyebut pihaknya sudah menurunkan 262 polisi lalu lintas untuk mengatur lalu lintas di sekitar lokasi. Rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional.
"Rekayasa lalin sifatnya situasional, lihat situasi. Kalau saat ini sudah ditutup di Pulo Dua," ujar Nasir.
Berikut rekayasa lalu lintas yang disiapkan polisi disekitar gedung DPR/MPR RI hari ini:
1. Jalan Gatot Subroto mengarah ke Slipi ditutup di bawah flyover Ladogi diarahkan belok kiri ke Gerbang Pemuda.
2. Jalan Gerbang Pemuda arah ke kiri ke Jl Gatot Subroto ditutup diputar balik ke Gerbang Pemuda dikolong Ladogi atau lurus ke Jl Gatot Subroto arah timur atau ke Bendungan Hilir.
3. Jalan Gerbang Pemuda arah ke Asia Afrika dibelokan ke kiri ke ke Jl Asia Afrika terus Jl Senayan dan Jl Pakubuono.
4. Jalan Asia Afrika ke barat bisa lurus ke Jl Tentara Pelajar ke arah Jl Gerbang Pemuda putar balik dibawah Ladogi.
5. Jalan Tentara Pelajar dari arah Manggala Wanabakti di trafic light Palmerah diluruskan ke Permata Hijau dan Kebayoran Lama dan belok kiri ditutup.
6. Jalan Tentara Pelajar pojok Manggala Wanabakti ditutup, Jl Gatot Subroto ditutup untuk mencegah lawan arus dan putar balik kendaraan.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Massa pendemo yang murka nekat merobohkan tembok dan pagar Gedung DPR saat berunjuk rasa menolak revisi UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaKepolisian telah menerjunkan sekitar 1.100 personel .
Baca SelengkapnyaAksi yang digelar ini sehari setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menggelar rapat panitia kerja terkait Revisi UU Pilkada, pada Rabu (21/8).
Baca SelengkapnyaPengunjuk rasa dari berbagai kelompok elemen masyarakat mengepung Gedung DPR untuk menolak pengesahan revisi UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaMahasiswa Universitas Trisakti bersama-sama menarik tali yang sudah diikatkan pada gerbang besi tersebut.
Baca SelengkapnyaPolisi menyiapkan skenario pengalihan arus lalu di lintas di sekitar kawasan gedung DPR/MPR Jakarta Pusat, Kamis (22/8).
Baca SelengkapnyaTotal sebanyak empat pagar DPR jebol oleh demonstran yang menolak pengesahan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaMereka memilih untuk bergerak melanjutkan gerakan kawal putusan MK.
Baca SelengkapnyaBarikade besi polisi tersebut berjarak sekitar 10 meter di bagian dalam gerbang yang roboh.
Baca SelengkapnyaDemo ini menuntut DPR agar tidak mengesahkan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaPolisi memburu pelaku perusakan gedung DPR saat demo Apdesi.
Baca SelengkapnyaApdesi menggelar demo untuk menuntut revisi undang-undang desa segera disahkan pada sidang Paripurna 6 Februari 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya