Follow
Ada evaluasi APBD, ribuan PNS di Bekasi belum gajian
Merdeka.com - Gara-gara APBD telat disahkan, belasan ribu pegawai Pemerintah Kota Bekasi dan Anggota DPRD setempat tak gajian pada bulan Januari ini. Sebabnya, APBD masih dalam proses evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.
"Seharusnya per tanggal 1 dan paling lambat tanggal 10 sudah mendapatkan hak-nya," kata Sekda Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji, Kamis (8/1).
Ia mengatakan, khusus pegawai yang berstatus PNS hanya mendapatkan haknya yakni gaji dari APBN. Adapun, untuk tunjangan daerah tidak dapat, karena diambil dari APBD. Jumlah PNS di Kota Bekasi mencapai 12 ribu lebih.
-
Kenapa gaji telat bikin sedih? 'Gaji telat itu kaya mantan yang nge-ghosting, bikin sakit hati tapi tetep diharap-harap.'
-
Kenapa rekrutmen CPNS tertunda? Anas menjelaskan, penundaan ini disebabkan oleh sejumlah kementerian Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah yang belum mengirimkan usulan formasi ke pihaknya.
-
Siapa yang mengungkapkan alasan penundaan rekrutmen CPNS? 'Jadi kenapa ini agak terlambat? Karena ada beberapa kompeten, itu kan masih kita kejar supaya mengusulkan formasi ke kami,' jelas dia.
-
Gimana rasanya gaji telat? 'Gaji telat bikin aku rajin berdoa, semoga cepat cair dan bisa makan enak.'
-
Apa itu gaji telat? 'Gaji telat itu ibarat kentut di tempat umum, bikin nggak nyaman tapi harus diterima.'
-
Siapa yang mengalami tunggakan gaji? Melalui unggahan terbarunya, ia menyatakan adanya tunggakan gaji dari klub kepada dirinya dan beberapa rekan setimnya.
Adapun pegawai yang berstatus TKK tak seberuntung PNS. Soalnya honor dan tunjangan daerah bagi TKK dibayar menggunakan dana APBD. Honor dan tunjangan daerah TKK bervariasi mulai dari Rp 1 juta. "Dianggap saja menabung," kata dia.
Sebab, menurut dia jika bulan ini tak bisa cair, honor dan tunjangan daerah akan dibayar bersamaan dengan honor bulan depan. Sehingga, pegawai dapat menerima dua kali lipat sekaligus.
"Belum gajian bulan ini. Biasanya sudah masuk Rp 457 ribu dan tunjangan Rp 600 ribu," kata seorang pegawai TKK, R Yunus.
Adapun 50 anggota DPRD Kota Bekasi juga bernasib sama. Mereka bulan Januari belum mendapatkan haknya sekitar Rp 15 juta per orang. "Tidak apa-apa. Tunggu saja nanti dari pemerintah," kata Arwis Sambiring, Anggota Komisi B DPRD Kota Bekasi.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah membenarkan ada sejumlah PTPS belum dicairkan honornya.
Baca Selengkapnya
Seharusnya, masa jabatan Bey sebagai Pj Gubernur berakhir pada 5 September kemarin. Tetapi, DPRD mengusulkan kembali nama Bey sebagi PJ.
Baca Selengkapnya
Heru berujar, dia belum membaca RUU yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
Penyerapan tenaga honorer 2024 bisa terganggu karena hal ini terjadi di sejumlah daerah.
Baca Selengkapnya
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta belum menerima permohonan audit pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dari Pemprov DKI.
Baca Selengkapnya
Sampai hari ini, PNS mengaku belum mendapatkan gaji 13 dan TPP. Sebagai bentuk kekesalan, mereka menggelar protes.
Baca Selengkapnya
Ansar sudah diperiksa oleh penyidik terkait kasus tersebut di Mapolda Kepri, Sabtu (16/12/2023).
Baca Selengkapnya
Sejumlah pegawai harian lepas di Jakarta mengeluhkan pendapatannya tak sesuai UMP DKI. Mereka hanya mendapat upah sebesar UMP tahun lalu.
Baca Selengkapnya
Masa jabatannya sebagai Pj harus diperbarui setiap setahun sekali.
Baca Selengkapnya
Kekosongan jabatan itu ditargetkan terisi Agustus 2023.
Baca Selengkapnya
Jabatan kosong di lingkungan Pemprov DKI kini diisi kepada pelaksana tugas (Plt).
Baca Selengkapnya