Ada Mobil Dinas Gibran di Depan Sekolah, SMK Batik 2 Solo Batal Gelar PTM

Merdeka.com - SMK Batik 2 Solo akhirnya batal melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM), Senin (23/8). Pantauan merdeka.com, mobil dinas Wali Kota Gibran Rakabuming Raka yang terparkir di depan gerbang masuk sekolah sejak Sabtu malam juga belum dipindahkan.

Tanda-tanda pembatalan kegiatan PTM pun nampak dari sebuah tulisan yang ditempel di pagar gerbang pintu masuk. Tulisan pada kertas itu mengumumkan jika sekolah tersebut belum pernah melakukan PTM semenjak pandemi.

"Sekolah ini semenjak pandemi belum sama sekali melaksanakan pertemuan tatap muka dalam pembelajaran. Pembelajaran masih menggunakan online," demikian bunyi pengumuman tersebut.

Pembatalan kegiatan PTM juga dilakukan oleh pihak sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Batik 2, Achyar Susanto. Surat pemberitahuan pembatalan PTM bernomor 093/10351/SMKB2/PP/2021 tersebut diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2021 dan ditujukan untuk wali murid atau orang tua siswa kelas X, XI dan XII.

"Untuk pembelajaran tatap muka yang sedianya dimulai Senin, 23 Agustus 2021 dibatalakn," ujar Achyar dalam surat tersebut.

Pembatalan PTM, dikatakannya, berdasarkan instruksi Pemerintah Ptovinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jawa Tengah yang belum mengizinkan sekolah untuk diberlakukan PTM. Pertimbangan lainnya adalah kondisi Kota Solo yang masih level 4 PPKM. Sehingga pembelajaran harus dilakukan secara daring atau online.

Gibran tidak menampik jika mobil dinasnya tersebut sengaja diinapkan di SMK Batik 2. Hal tersebut sebagai bentuk peringatan kepada pihak sekolah agar tak melaksanakan kegiatan PTM selama kondisi belum memungkinkan.

"Saya tahu semua sudah bersemangat untuk PTM. Tapi kan kondisinya masih level 4, belum kita vaksin semua. Kita kan harus protek adik-adik kita semua," ucap Gibran.

Meskipun permasalahan SMK dan SMK menjadi kewenangan provinsi, namun Gibran beralasan harus melindungi para siswa yang juga merupakan warga Solo.

"Saya ini kan hanya menegakkan SE (surat edaran) wali kota. Saya sudah koordinasi dengan Pemprov katanya belum ada izin PTM," pungkas dia.