Ada penggelembungan suara, KPU Semarang minta coblos ulang di 1 TPS

Merdeka.com - Panitia Pengawas Kota Semarang merekomendasikan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10, Bandarharjo, Semarang. Hal ini setelah tim kuasa hukum pasangan bernomor urut 1 itu melaporkan dugaan penggelembungan suara yang dilakukan tim pasangan Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita) di TPS tersebut.

"Kami sudah melakukan kajian atas laporan yang disampaikan tim kuasa hukum pasangan Soemarmo HS-Zuber Safawi (MaZu)," kata anggota Panwas Kota Semarang Bekti Maharani di Semarang seperti dikutip dari Antara, Jumat (11/12).

Penggelembungan suara itu, kata dia, diduga dilakukan tim pasangan calon bernomor urut 2, yakni Hendi-Ita bekerja sama dengan ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) TPS itu.

Dari hasil kajian, kata dia, panwas kemudian merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 10, Bandarharjo, Semarang.

"Pemungutan suara ulang sudah harus dilakukan maksimal empat hari setelah rekomendasi turun dari kami, selaku Panwas," kata komisioner panwas untuk divisi pengawasan dan hubungan antarlembaga itu.

Dia menjelaskan pemungutan suara ulang harus dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan, dimulai dari pendataan ulang pemilih, sampai pemilih datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya.

"Pemungutan suara ulang kan bisa dilakukan jika ada lebih dari satu pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari dua kali. Dasarnya ada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8/2015," katanya.

Selain rekomendasi pemungutan suara ulang di satu TPS itu, Rani, sapaan akrab Bekti Maharani juga menyebutkan panwas merekomendasikan pemecatan terhadap ketua KPPS TPS 10, Bandarharjo.

Yang jelas, kata dia, petugas KPPS yang terbukti bermasalah harus diganti segera oleh KPU dan panwas akan secara langsung mengawasi jalannya pemungutan suara ulang di TPS tersebut.

Sejauh ini, Rani mengatakan kasus penggelembungan suara baru terindikasi di satu tempat, yakni TPS 10, Bandarharjo, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kecurangan serupa di TPS-TPS lain.