Ada penolakan dari warga, Satpol PP eksekusi paksa lahan di Solo
Merdeka.com - Ratusan petugas Satpol PP dibantu Polri dan TNI melakukan eksekusi sejumlah rumah di lahan hak pakai (HP) Pemkot 105, di Kelurahan Jebres, Solo, Kamis (11/10). Upaya eksekusi yang sudah direncanakan lama tersebut mendapatkan penolakan warga.
Warga mengadang petugas Satpol PP. Menurut para penghuni, eksekusi tersebut tidak sesuai dengan peraturan. Warga mengatakan, saat ini kasus sengketa lahan tersebut masih berproses di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (KIP) Jateng. Kendati demikian, ratusan anggota Satpol PP berkeras melakukan pengosongan.
Ratusan petugas gabungan tiba di lokasi pukul 08.20 WIB. Mereka telah menyampaikan pemberitahuan kepada warga untuk segera melakukan pengosongan karena lahan akan dirobohkan. Pengumuman tersebut langsung direspons warga dengan penolakan. Meski mendapat penolakan, petugas tidak menghentikan proses eksekusi.
-
Mengapa eksekusi lahan itu ricuh? Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira membenarkan anggotanya mengalami luka akibat sabetan sajam saat PN Jambi melakukan eksekusi.
-
Di mana eksekusi lahan terjadi? Kericuhan terjadi saat eksekusi lahan 1 hektare dan ruko enam pintu di Jalan Baru, Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Senin (18/12).
-
Kenapa warga menghentikan Bupati Grobogan? Mereka mengeluhkan kondisi jalan penghubung dusun yang kondisinya rusak parah. Warga meminta agar akses jalan yang menjadi penghubung kedua dusun itu diperbaiki. Sebab saat hujan turun jalan menjadi licin dan membahayakan. Apalagi jalan tersebut merupakan akses satu-satunya yang dipakai oleh para siswa untuk pergi sekolah.
-
Apa yang bikin warga resah? Momen teror suara ketuk puntu rumah yang terekam di kamera CCTV ini bikin warga sekitar resah.
-
Apa yang dilakukan petugas Satpol PP? Petugas Satpol PP menggerebek sejumlah kamar kos yang berada di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kepuharjo, Kabupaten Lumajang.
-
Bagaimana Desa Wonorejo dikosongkan? Karena ada perluasan area tambang, kini penduduk Desa Wonorejo sudah dipindahkan ke desa terdekat, yaitu Desa Sumber Rejeki.
Tim gabungan langsung mengeluarkan barang-barang milik warga yang masih ada di dalam rumah dan selanjutnya dilakukan pembongkaran.
"Pembongkaran paksa ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses di KIP itu tidak ada kaitannya dengan pembongkaran," ujar Kepala Satpol PP, Sutarja.
Menurut dia, proses yang sedang berjalan di KIP tidak berkaitan dengan Pemkot Solo, melainkan antara warga dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sehingga, proses pembongkaran paksa tetap dilakukan.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Delapan warga yang ditangkap itu akan diproses hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaAda komunikasi tidak berjalan baik antara aparat mengawal proses relokasi dengan warga yang menolak pembangunan Proyek Rempang Eco City.
Baca SelengkapnyaGibran menyampaikan jika spanduk spanduk terkait people power tersebut sudah diturunkan oleh Satpol PP. Penurunan dilakukan lantaran tak sesuai UU.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menyadari ada komunikasi yang tak tepat dalam proses relokasi ini. Sehingga memancing emosi warga.
Baca SelengkapnyaPN Jakarta Barat mengosongkan paksa 24 bangunan yang berdiri secara ilegal di tanah seluas 3.000 meter persegi.
Baca SelengkapnyaPolisi memastikan gas air mata hanya ditembakkan ke jalan tidak ke arah permukiman warga.
Baca SelengkapnyaTahanan digunduli guna pemeriksaan identitas, badan atau kondisi fisik dan menjaga atau memelihara kesehatan serta mengidentifikasi penyakit.
Baca SelengkapnyaPolisi harap jangan ada lagi sweeping agar ciptakan situasi aman dan kondusif.
Baca SelengkapnyaSejumlah warga Rempang mengusir petugas yang hendak menawarkan relokasi.
Baca SelengkapnyaMereka membakar lima wadah kemenyan dan melakukan aksi bisu.
Baca SelengkapnyaPenembakan peluru karet itu telah sesuai prosedur setelah dilakukan imbauan dan tembakan gas air mata.
Baca SelengkapnyaSigit mengimbau dalam menyelesaikan masalah ini pihaknya juga akan mendorong adanya musyawarah. Sehingga kejadian bentrokan, seperti hari ini bisa dicegah.
Baca Selengkapnya