Ada Pusat Persemaian di Ibu Kota Nusantara, Apa Itu?

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tidak akan merusak lingkungan. Sebagai penyeimbang lingkungan dari pembangunan, akan dibuka lahan hijau khusus persemaian atau nursery bibit.

Ditarget nursery akan memproduksi 20 juta bibit benuh pohon dalam satu tahun.

"Jangan sampai ada sebuah anggapan kalau kita ke sana untuk merusak hutan. Yang kita pakai itu 256.000 hektare nantinya kurang lebih 50 hektare dipakai sisanya 200.000 adalah akan dibiarkan sebagai hutan hijau," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam peresmian kantor Partai NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menjelaskan IKN akan didesain dengan menyesuaikan perbukitan yang ada di kawasan tersebut. Area tepian air juga akan dibuat senatural mungkin.

"Ekosistem hutan yang saat ini ada beberapa yang sudah rusak justru akan kita rehabilitasi, atau kita perbaiki," katanya.

Sementara itu, pada April 2021 lalu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengecek kesiapan lahan dan aspek lingkungan hidup dan kehutanan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Tepat di atas lahan seluas 120 hektar atau di Kawasan Hutan Produksi Mentawir pada areal IUPHHK-HTI PT Inhutani 1 akan dibuat persemaian atau nursery.

"Kapasitas produksi bibit yang direncanakan akan meliputi bibit tanaman hutan seperti tanaman kayu, multi-purpose tree species dan tanaman endemik," katanya.

Akan Dibangun

Di kawasan itu pada rancangan awal persemaian modern akan meliputi:-Germination Rooting Mother Plant House-Laboratorium Kultur Jaringan-Aclimatization Area-Shaded Area-Open Area-Pengolahan Media Tanam-Reservoir

"Penghijauan merupakan pekerjaan nyata yang perlu kita lakukan bersama masyarakat," katanya.

Percepatan Pembangunan

Selanjutnya, pada 31 Januari 2022 lalu, Menteri Siti kembali mengecek progress pembangunan persemaian di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Terdapat pusat persemaian dengan skala besar di Indonesia yang telah dan akan dibangun di beberapa wilayah. Persemaian Rumpin, Bogor, Jawa Barat seluas 129 Ha telah selesai pembangunannya.

Kemudian yang sedang dalam pembangunan adalah pusat persemaian di IKN, Kalimantan Timur (120 Ha), di sekitar kawasan pariwisata Danau Toba, Sumatera Utara (37,25 Ha), Labuan Bajo, NTT (30 Ha), Mandalika, NTB (32,25 Ha), dan Likupang, Sulawesi Utara (30,33 Ha).

Selain meninjau perkembangan pembangunan Persemaian di IKN, Menteri Siti juga meninjau pondok kerja KLHK di sekitar IKN.

Pondok kerja tersebut difungsikan antara lain untuk posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla), posko Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, serta posko Patroli Penegakan Hukum LHK (law enforcement). Menurut Menteri Siti sangat penting untuk melindungi wilayah dan kawasan hutan di sekitar IKN dari potensi kerusakan lingkungan.

Kemudian, ia memberikan atensi terhadap upaya pemulihan bekas lahan tambang Makroman di wilayah kota Samarinda. Lahan bekas tambang seluas 10,72 Ha telah diupayakan pemulihannya hingga seluas 8 Ha. Sedangkan untuk pengembangannya, terdapat lahan seluas 14,8 Ha berupa rawa yang dapat diintegrasikan, sehingga total lahan pemulihan menjadi 22,8 ha.

Dalam pelaksanaan pemulihan, dipilih tema pemanfaatan yakni 'Agrowisata Kayu Putih Makroman.'

Pemulihan ini menggandeng PT Pupuk Kaltim (PKT) untuk kegiatan penelitian dan pengembangan untuk penyediaan pupuk dan bibit (seed ball) di lahan-lahan bekas tambang.

Model pemulihan ini sekaligus untuk pengayaan tutupan lahan juga dalam hal menetralisir kemasaman air tanah pasca tambang.

Model tanaman organik seperti teratai, dapat menurunkan tingkat kemasaman tanah secara cepat daripada cara-cara kimiawi yang memerlukan waktu hingga belasan tahun. Proses suksesi alami juga menjadi perhatian dan akan dipelajari lebih lanjut oleh Menteri Siti beserta jajarannya.

Menteri Siti menegaskan kepada semua pihak, bahwa program kegiatan RHL dan reklamasi lahan bekas tambang menjadi salah satu program prioritas KLHK dalam upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan di Indonesia salah satunya di Kalimantan Timur.