Ada Seruan Aksi Turun ke Jalan, Polisi Minta Diselesaikan Secara Audiensi

Merdeka.com - Polri mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aksi turun ke jalan mengingat angka kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Imbauan itu menyusul beredar ajakan di media sosial (medsos) agar masyarakat di beberapa kota turun ke jalan secara serentak.

"Kita berharap untuk tidak melakukan kerumunan karena situasi angka Covid-19 yang masih tinggi," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan, Jumat (23/7).

Argo mengancam kepolisian bakal menangkap para massa yang masih ngotot turun ke jalan pada Sabtu (24/7) besok. Apalagi, kata Argo, kalau sampai demonstrasi tersebut mengganggu ketertiban umum.

"Kalau memang dilakukan mengganggu ketertiban umum ya kita amankan," tuturnya.

Tindakan tersebut, kata Argo, bukan berarti warga tidak diperbolehkan menyuarakan aspirasi atau pendapatnya. Namun demikian, Melihat kondisi saat ini, Argo menilai masyarakat lebih baik menyuarakan pendapatnya secara online.

"Bisa dilakukan dengan audiensi atau dilakukan dalam bentuk FGD online, dan lain-lain," ucap Argo.

Sementara terkait seruan akso turun ke jalan tersebut, turut termuat di akun instagram @blokpolitikbelajar. Aksi diklaim akan dimulai Sabtu (24/7) selama beberapa hari di beberapa kota seperti Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Brebes, Indramayu, Semarang, Solo, Sukoharjo, Kudus, Kediri, Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Kendari, hingga Padang.

Blok Politik Pelajar sendiri menyebut kemarahan warga sudah pecah sehingga memicu adanya demonstrasi tersebut. Mereka mengklaim massa yang turun ke jalan tidak tergabung dalam satu kelompok tertentu.

"Kemarahan warga akhirnya pecah. Warga akan turun ke jalan selama berhari-hari tanpa identitas, golongan, kelompok, maupun bendera, mereka yang turun ke jalan adalah warga yang muak dengan situasi saat ini. Mengacu pada metode aksi Be Water, aksi ini akan cair bekerja, segala bentuknya akan terus berkembang, tidak ada ketua, tidak ada aksi ini milik siapa, semua ini milik warga," tulis keterangan pada akun @blokpolitikbelajar.