Ade Yasin Pastikan Pemkab Bogor Tidak Ada Alokasi Khusus Bansos Tahun 2022
Merdeka.com - Bupati Bogor, Ade Yasin memastikan tidak akan menganggarkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat tahun 2022. Menurutnya bansos dari pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat sudah cukup.
"Tapi kita siapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), seperti untuk bencana alam dan lainnya. Termasuk untuk bansos jika memang dibutuhkan tahun depan," kata Ade Yasin, Minggu (1/8).
Kata dia, tahun ini pun Pemkab Bogor secara perlahan mendistribusikan bantuan natura kepada masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman) akibat positif Covid-19.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Kenapa Bansos diberikan? Tujuan dari program ini adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan.
-
Apa itu Bansos PKH? Berbagai jenis bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap dilanjutkan.
-
Kenapa Hasan Nasbi berpendapat bansos tak pengaruh? Saksi dari tim Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi menepis anggapan jika bantuan sosial mempengaruhi kemenangan kandidat petahana.
-
Siapa saja yang bisa terima Bansos PKH? Adapun beberapoa kriteria penerima Bansos PKH, yaiitu ibu hamil, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak sekolah usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
"Iya tahun ini kita sebut bansos tidak terencana. Itu juga diambil dari BTT. Jadi kemungkinan tahun depan skemanya masih sama. Jadi untuk alokasi khusus bansos untuk tahun depan belum ada," tegas Ade.
Ade beralasan, Pemkab Bogor tidak menyiapkan alokasi khusus bansos, pasalnya pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyiapkan anggaran dan Pemprov Jabar pun setali tiga uang.
"Jadi kalau ke bansos semua, nanti sektor lain tidak kebagian. Jangan tergantung pada bansos. Kan sudah ada dari pusat dan provinsi. Kalau semua ke bansos yang lain tidak terakomodir," kata Ade.
Ade mengakui, Pemkab Bogor yang memiliki program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) dirasa bisa membantu masyarakat, yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi yang tak kunjung berkesudahan.
"Samisade itu semangatnya pada karya. Jadi uang dikelola desa untuk membangun infrastruktur tapi dikerjakan oleh masyarakat. Nanti mereka dibayar pakai samisade," kata politisi PPP itu.
Namun di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto berharap Pemkab Bogor menganggarkan bansos bahkan dimulai dari APBD Perubahan 2021. Kata dia, saat ini masyarakat banyak yang membutuhkan bantuan.
"Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Tapi masyarakat lah yang paling terdampak. Ada yang kehilangan pekerjaan dan yang tidak bisa bekerja karena sejumlah pembatasan. Jadi harus ada bantuan pemerintah. Tidak hanya pemerintah, teman-teman yang memiliki kelebihan juga agar ikut membantu," katanya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bansos yang disalurkan pemerintahan tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSaat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan
Baca SelengkapnyaProgram makan siang gratis Prabowo-Gibran tidak akan menggunakan dana operasional Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud membantah untuk mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda.
Baca SelengkapnyaDia memastikan, seluruh penduduk Indonesia yang terdata sebagai penerima bantuan akan menerima beras dan uang hingga Juni 2024 nanti.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan, mengingatkan para pendukungnya agar tak mengalihkan dukungan hanya karena ditawari uang, sembako, hingga bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaMenteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, batuan sosial terkait bencana el nino seharusnya dibagikan paling lambat Desember 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaBawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca SelengkapnyaAirlangga memastikan tidak ada program salah satu paslon yang menggunakan bansos pemerintah.
Baca Selengkapnya