Adopsi hukum Inggris, semua bisa praperadilankan status tersangka

Merdeka.com - Seorang saksi yang dihadirkan tim kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan Budi Gunawan, Bernard Arif Sidharta mengatakan, penetapan tersangka terhadap seseorang oleh pihak penegak hukum, sebagaimana yang dialami oleh Komjen Budi Gunawan, bisa saja diajukan dan diuji ke Praperadilan.

"Kalau memang penetapan tersangka itu disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, itu bisa di praperadilankan," kata Bernard dalam persidangan praperadilan di PN Jaksel, Jumat (13/2).

Menurut Bernard, secara historis lembaga praperadilan di Indonesia ini mengadopsi sistem dari lembaga praperadilan di luar negeri, khususnya di Inggris. "Itu berarti bawah setiap warga negara berhak mengajukan keberatan jika merasa penegak hukum berbuat sewenang-wenang," kata Bernard

Penjelasan Bernard itu membuat hakim tunggal Sarpin Rizaldi, mencoba untuk ikut mengajukan pertanyaan mengenai kewenangan praperadilan, atas kasus penetapan tersangka bagi seseorang.

"Saudara ditetapkan sebagai tersangka, tapi anda merasa itu sewenang-wenang. Keberatan tidak?" tanya Sarpin.

"Bahwa saya diperlakukan seperti itu tentu saya keberatan. Tapi supaya yakin, tunggu sidang praperadilannya," jawab Bernard.

Sebelumnya, saksi ahli yang dihadirkan pihak Budi Gunawan, yaitu Romli Atmasasmita, juga pernah menyebut bahwa pihak Budi Gunawan salah mengajukan gugatan.

Romli menilai pihak Budi Gunawan salah sasaran jika mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangka oleh KPK, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurutnya, gugatan itu lebih tepat jika dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).