Afghanistan minta AACC bantu cari solusi penegakan hak konstitusi

Merdeka.com - Anggota Delegasi Afghanistan, Abdullah Shafee meminta kepada Korea yang dimandatkan Association of Asian Constitutional Cours (AACC) Equivalent Institution atau Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia untuk mengelola sekretariat litbang AACC agar mencari solusi atas tantangan dalam menegakkan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara Afghanistan. Hal ini diungkapkan Shafee dalam sesi elaborasi tantangan dalam menegakkan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

"Saya meminta kepada MK Korea yang mengelola sekretariat litbang AACC bisa membantu mencari mekanisme yang kuat untuk menangani tantangan (menegakkan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara Afghanistan) melalui penelitian," ungkap Shafee dalam pemaparannya di Convention Center, Nusa Dua, Bali, Rabu (10/8).

Shafee menjelaskan, ada banyak tantangan yang dihadapi MK Afghanistan dalam menegakkan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negaranya. Pertama, tantangan terkait tuntutan hak warga negara terhadap konstitusi. Afghanistan, memberikan kebebasan terhadap warga negara yang hidup di kawasan teritorialnya untuk mengajukan gugatan kepada MK tanpa dibatasi status kewarganegaraan sehingga memicu beban ganda.

"Secara akademik kami tidak bisa menjawab definisi seperti siapa warga negara itu? Bagaimana perbedaan warga negara dengan penduduk? Keimigrasian bisa dianggap warga negara atau bukan?" urai Shafee.

"Dan ini memberikan tantangan yang sangat besar sekali dalam pemajuan hak konstitusional warga negara. Beberapa akademisi membagi definisi warga negara ini ke warga negara poltik, sosial, adat dan lain-lain, setiap definisi ini berhak untuk berbagai hak-hak dan keistimewaan tertentu dan keberadaan ini bisa memberi tantangan yang besar warga negara," jelas dia.

Selain persoalan tuntutan hak warga negara terhadap konstitusi Afghanistan, ancaman kelompok bersenjata atau terorisme dan kelompok radikal juga mempengaruhi sulitnya penegakkan hak-hak konstitusional warga negara. Namun, persoalan ancaman terorisme diakui sebagai ancaman global.

Tantangan lain, kata dia, tidak adanya ruang yang diberikan kepada komisi independen Afghanistan untuk mengawas penyelenggaraan putusan MK.

"Perlindungan hak warga negara juga mengalami tantangan secara praktik. Saya menyampaikan contohnya, pertama komisi independen Afghanistan untuk pengawasan implementasi tidak bisa menyelenggarakan putusan dari MK Afghanistan karena berdasarkan konstitusi putusan MK. Tidak ada peluang pihak terkait dalam perkara itu untuk dipenuhi karena itu mereka tidak bisa mengajukan pengaduan kepada komisi independen," tuntasnya.