Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Agar Seperti Polri, Antasari Azhar Dorong Pembentukan Dewan Pengawas KPK

Agar Seperti Polri, Antasari Azhar Dorong Pembentukan Dewan Pengawas KPK Antasari Mendorong dibentuknya Dewan Pengawas KPK. ©Liputan6.com/Ady Anugrahadi

Merdeka.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mendorong dibentuknya dewan pengawas KPK. Dewan pengawas tersebut, menurutnya, diperlukan untuk mengontrol kinerja KPK.

Dia bercerita kala masih menjabat Ketua KPK. Saat itu, anggota DPR RI memanggil untuk memberikan masukan tentang perubahan-perubahan KUHP. Disinggung lah masalah-masalah di KPK. Antasari lantas mengusulkan pembentukan dewan pengawas KPK.

"Alasan saya adalah beberapa lembaga seperti kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman pun sudah punya. Polisi ada Kompolnas. Hakim ada KY. Sementara KPK belum ada," ujar dia.

Antasari tak menampik pengawas KPK adalah DPR. Tapi, DPR tidak mengawasi lembaga antirasuah itu secara teknis.

"Artinya untuk menghindari tanda kutip, adanya kasus yang mesti naik jangan naik," ujar dia.

Dia menjelaskan, usulan dewan pengawas ini bukan karena ingin mengganggu kinerja KPK. Tetapi, kata dia, untuk mengontrol agar tetap berjalan sesuai koridor.

"Kinerja penegak hukum banyak, ada penyelidikan, penyidikan, penuntutan, ya kan? Apakah penyidikan sudah benar apakah penuntutan benar kan gitu," ujar dia.

Dia menyatakan, seluruh pihak ingin menjaga KPK, salah satu caranya dengan memperkuat pengawasan.

"Tugasnya tidak hanya etik, bisa kinerja. Nanti hasilnya audit kinerja," ujar Antasari.

Reporter: Ady Anugrahadi

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK

Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK

Baca Selengkapnya
Bantah Alexander Marwata, Polri Klaim Tidak Ada Masalah Koordinasi dan Supervisi dengan KPK
Bantah Alexander Marwata, Polri Klaim Tidak Ada Masalah Koordinasi dan Supervisi dengan KPK

Mabes Polri membantah pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut ada masalah koordinasi dan supervisi antara KPK dengan Kejaksaan dan Polri.

Baca Selengkapnya
Kejagung Jawab Pimpinan KPK: Jika Ada Menengarai Tutup Pintu Koordinasi dan Supervisi Sebaiknya Diungkap
Kejagung Jawab Pimpinan KPK: Jika Ada Menengarai Tutup Pintu Koordinasi dan Supervisi Sebaiknya Diungkap

Kejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Capim Johanis Tanak Lugas Usul Tak Ada Posisi Ketua di KPK, Jadi Kejutan Saat Diuji DPR
VIDEO: Capim Johanis Tanak Lugas Usul Tak Ada Posisi Ketua di KPK, Jadi Kejutan Saat Diuji DPR

Tanak mengusulkan tidak ada posisi ketua dan wakil di dalam KPK, cukup disebut pimpinan

Baca Selengkapnya
Kejagung Bantah Adanya Kerenggangan dengan KPK: Kita Fine-Fine Saja
Kejagung Bantah Adanya Kerenggangan dengan KPK: Kita Fine-Fine Saja

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengklaim hubungan KPK dengan Kejagung RI berlangsung dengan sangat baik

Baca Selengkapnya
Rencana Pembentukan Kortas Kapolri Dinilai Bisa Membantu KPK dan Kejagung
Rencana Pembentukan Kortas Kapolri Dinilai Bisa Membantu KPK dan Kejagung

Rencana pembentukan Kortas nantinya bakal membantu lembaga antirasuah serta Korps Adhyaksa.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Reaksi KPK Minta Dibubarkan Megawati, Singgung Kinerja Polisi Hingga Kejaksaan
VIDEO: Reaksi KPK Minta Dibubarkan Megawati, Singgung Kinerja Polisi Hingga Kejaksaan

Alexander menambahkan agar masyarakat tidak mengandalkan KPK untuk membasmi korupsi

Baca Selengkapnya
Mantan Hakim MK Bersaksi di Sengketa Pileg 2024, Ungkit Gagal Jadi Komisioner KPU karena Tak Punya Beking Parpol
Mantan Hakim MK Bersaksi di Sengketa Pileg 2024, Ungkit Gagal Jadi Komisioner KPU karena Tak Punya Beking Parpol

Mantan Hakim MK Aswanto mengungkapkan hal itu saat menjawab pertanyaan hakim MK terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 dari kaca mata sebagai saksi.

Baca Selengkapnya
Cerita Megawati Soal Pembentukan KPK: Kalau Enggak Teken Dibilang Presiden Tidak Antikorupsi
Cerita Megawati Soal Pembentukan KPK: Kalau Enggak Teken Dibilang Presiden Tidak Antikorupsi

Megawati akhirnya bersedia teken UU KPK berdasarkan masukan dari Sekneg kala itu

Baca Selengkapnya