Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Agar tepat sasaran, pengawasan dana desa harus diperketat

Agar tepat sasaran, pengawasan dana desa harus diperketat ilustrasi. ©2017 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Ketua Fraksi PKB MPR H Jazilul Fawaid mengingatkan pentingnya pengawasan penggunaan dana desa agar tepat sasaran. Pemerintah desa harus mampu merealisasikannya dalam program padat karya untuk mengentaskan kemiskinan.

"Paling penting lagi agar pengawasan juga diperketat. Sehingga, penggunaan Dana Desa tepat sasaran. Bila tepat sasaran, dijamin masyarakat desa penerima akan mengalami peningkatan ekonomi dan kesejahteraannya," kata Jazilul, Jumat (1/6).

"Dana Desa ini adalah bagian program pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan desa dan juga pengentasan kemiskinan."

Orang lain juga bertanya?

Pentingnya pengawasan agar kepala desa maupun perangkatnya tidak berurusan dengan pidana.

Sedangkan, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementrian Keuangan Lisbon Sirait mengatakan, ada sejumlah perubahan kebijakan Dana Desa Tahun 2018. Terdapat empat perubahan kebijakan Dana Desa. Yakni memperbaiki alokasi Dana Desa dengan memberikan afirmasi kepada desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi, dan meningkatkan pemanfaatan Dana Desa agar lebih fokus pada 5 kegiatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas desa.

"Kemudian memperbaiki metode pemanfaatan Dana Desa dengan menggunakan skema padat karya tunai, serta meningkatkan distribusi dengan mengubah penyaluran dari dua tahap menjadi tiga tahap," katanya.

Sebelumnya, perhitungan Dana Desa 90 persen dibagi rata dan sisanya 10 persen menggunakan formula berdasarkan jumlah penduduk, dan luas wilayah. Sementara mulai tahun ini, 77 persen Dana Desa dibagi rata, 20 persen dihitung menggunakan formula dan sisnya 3 persen khusus untuk daerah tertinggal.

"Dana Desa yang dikucurkan dari tahun 2015 sampai dengan 2017 telah berkontribusi membangun 109,3 ribu km jalan desa, 852.2 km jembatan, 303.473 unit sambungan air bersih dan lain sebagainya," klaim Lisbon Sirait.

Selain itu, lanjutnya, Dana Desa yang digabung dengan Alokasi Dana Desa, Program Keluarga Harapan dan Program Beras Sejahtera telah menurunkan rasio gini pedesaan dari 0,34 di tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017.

Juga, kata Lisbon Sirait, sukses menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan dari 17,37 juta jiwa di tahun 2014 menjadi 16,31 juta jiwa di tahun 2017. Bahkan, prosentase penduduk miskin turun dari 14,2 persen di tahun 2014 menjadi 13,5 persen di tahun 2017.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jaksa Agung ke Kajari di Rakornas Sentul: Hati-hati Penanganan Korupsi Kepala Desa
Jaksa Agung ke Kajari di Rakornas Sentul: Hati-hati Penanganan Korupsi Kepala Desa

Karena saat menjabat, seorang kepala daerah mendadak akan mengelola uang hingga Rp1-2 miliar setiap tahun.

Baca Selengkapnya
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa

Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.

Baca Selengkapnya
Kabareskrim: Ada Kades Kumpulkan Dana Desa untuk Plesiran
Kabareskrim: Ada Kades Kumpulkan Dana Desa untuk Plesiran

Wahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.

Baca Selengkapnya
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel

Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.

Baca Selengkapnya
Waspada, Politik Uang dan Netralitas PNS Jadi Kerawanan Pilkada
Waspada, Politik Uang dan Netralitas PNS Jadi Kerawanan Pilkada

Bawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024

Baca Selengkapnya
Bawaslu Minta Kepala Desa Tak Berpihak ke Paslon Tertentu di Pilkada 2024
Bawaslu Minta Kepala Desa Tak Berpihak ke Paslon Tertentu di Pilkada 2024

Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, keberpihakan kepala desa menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi.

Baca Selengkapnya
Wamenkeu Thomas Minta Kepala Desa Kelola Dana Desa Secara Transparan
Wamenkeu Thomas Minta Kepala Desa Kelola Dana Desa Secara Transparan

Tomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.

Baca Selengkapnya
Optimalisasi Tata Kelola Anggaran Desa Melalui Pemahaman Regulasi
Optimalisasi Tata Kelola Anggaran Desa Melalui Pemahaman Regulasi

Dampak penyelewengan akan sangat merugikan bagi masyarakat apalagi terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung Gandeng Para Raja di Kabupaten Maluku Tengah
Kejaksaan Agung Gandeng Para Raja di Kabupaten Maluku Tengah

Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional serta membangun kesadaran hukum kepada jajaran Pemerintah Desa/Negeri di Provinsi Maluku.

Baca Selengkapnya
Karmila Sari Anggota DPR RI Gerak Cepat Kawal Program Jaga Desa
Karmila Sari Anggota DPR RI Gerak Cepat Kawal Program Jaga Desa

Karmila mengatakan, kunjungan ini bersifat silaturahim sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Riau.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Ingin Dana Desa Diterapkan Sistem Hukuman: Kalau Enggak Bener Diperkecil
Cak Imin Ingin Dana Desa Diterapkan Sistem Hukuman: Kalau Enggak Bener Diperkecil

Meski ia mendukung untuk diperbesar. Awalnya ia mengusulkan Rp5 miliar per desa. Tetapi penggunaannya harus bebas korupsi.

Baca Selengkapnya
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah Kukuhkan Perpanjangan Jabatan 276 Kepala Desa jadi 8 Tahun
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah Kukuhkan Perpanjangan Jabatan 276 Kepala Desa jadi 8 Tahun

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengukuhkan perpanjangan masa jabatan 276 Kepala Desa (Kades) dari 29 Kecamatan.

Baca Selengkapnya