Agung Laksono Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Iuran BPJS

Merdeka.com - Mantan Ketua DPR, Agung Laksono mengomentari rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk menutupi defisit. Dia mengingatkan, agar kenaikan tersebut tidak memberatkan masyarakat.

"Saya kira memang perlu dikaji lebih dalam, jangan sampai kenaikan itu memberatkan. Sebab masyarakat tentu ingin melihat apa faedahnya selama ini BPJS Kesehatan," katanya di kediamannya, Jl Cimpedak II No 23, Polonia, Cawang, Jakarta Timur Jakarta, Kamis (5/9).

Meski begitu, politikus Golkar itu enggan berpendapat soal menolak atau mendukung kenaikan iuran tersebut. Dia ingin kenaikan iuran BPJS betul-betul dikaji secara matang dan sebanding dengan manfaatnya.

"Ini juga menjadi suatu usaha bersama makanya kalau mau naik tentu jangan sampai menimbulkan penolakan. Kalau dirasa manfaatnya cukup pasti kalau naiknya 2 kali lipat pun tidak ada masalah. Naik sedikit saja kalau manfaatnya belum diperoleh pasti akan ada reaksi. Saya kira ini yang dipertimbangkan," ujarnya.

Menurutnya, data penerima BPJS harus dibenahi terlebih dahulu. Agung meminta pemerintah agar memerhatikan peserta BPJS supaya tidak salah alamat.

"Jadi jangan sampai khususnya yang berhak mendapatkan bantuan pemanfaatan justru tidak menerima. Begitu juga sebaliknya, cleansing data-data supaya tidak salah alamat," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani mengatakan terkait rencana kenaikan Iuran BPJS Kesehatan untuk Kelas III tetap dilakukan walaupun pihak DPR melakukan penolakan.

Puan menjelaskan pelaksanaan kenaikan iuran tersebut akan dilakukan tahun depan dan Peraturan Presiden (Perpres) diteken Presiden Joko Widodo sebelum kabinet kerja selanjutnya.

"Tetap akan dilakukan karena memang sudah waktunya dilakukan. Dan ini sudah 5 tahun tidak ada kenaikan. Dan ini tidak serta merta harus segera kita laksanakan, namun akan kita laksanakan nanti pada 1 Januari 2020.Pelaksanaan tahun depan, hanya Perpres akan dilakukan di periode ini," kata Puan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/9).

Puan mengatakan kenaikan iuran BPJSK dilakukan karena sudah lima tahun tidak naik dan akan menambal defisit yang sangat besar.

"Ya justru ini sudah lima tahun ngga naik, ya kan. Ya salah satunya kita lihat relevansi di lapangan bahwa penyesuaian harus dilakukan setelah lima tahun dengan melihat kondisi dan situasi yang ada di lapangan," kata Puan.