Agung Laksono sebut temuan BPK soal Pemilu 2014 rugi berbau politis
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 34 miliar dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono mencurigai ada politisasi dibalik temuan BPK yang diberi predikat Wajar Dengan Pengecualian tersebut.
"Temuan itu sarat dengan aroma politisasi. Aroma kriminalisasi pemeriksaan BPK itu juga seperti menekan KPK," kata Agung di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (22/6).
Agung meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak takut dengan temuan BPK tersebut. Sebab, temuan tersebut belum tentu menjadi salah KPU seutuhnya.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan adil? KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemilu berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
-
Apa yang ditetapkan KPU? 'KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,' ujar Mellaz saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Senin (23/9).
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan dengan adil? Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu, termasuk menetapkan jadwal, program, anggaran, dan tata kerja.
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
Agung lantas menyamakan hal ini sama dengan usulan revisi Undang Undang KPK yang menurutnya bertujuan melemahkan lembaga antirasuah.
"Kami sampaikan kepada KPU, jika berbuat benar, jangan takut. Ini sama seperti usulan mengubah UU KPK itu melemahkan KPK, maka kita tolak," ujarnya.
Politisasi temuan BPK pada KPU tersebut, menurut Agung, juga bertujuan untuk memuluskan jalan agar ada revisi UU Pilkada yang saat ini masih diperdebatkan.
"Jika UU Pilkada direvisi berarti PKPU juga diubah, ini kelihatan ada tekanan, walaupun sepertinya akan sulit terealisasi," ucapnya.
Kendati demikian, Agung sepakat bahwa hasil temuan BPK tersebut harus ditindaklanjuti. Namun, dia mengharapkan jangan ada segelintir kelompok yang menjadikan temuan BPK tersebut sebagai momentum untuk mencari keuntungan pribadi.
"Memang harus ditindaklanjuti karena aturannya seperti itu, tapi jangan kemudian ada yang menggunakan momentum ini," kata Agung menambahkan. (mdk/efd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bambang Widjojanto mengaku bersemangat melawan dugaan kecurangan di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaAkmaludin Nugraha, caleg yang juga anggota DPRD Kabupaten Tangerang periode 2019-2024 menduga telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan caleg partainya
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla (JK) menyambut baik rencana hak angket atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDia menilai masih banyaknya dugaan pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaKetua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan dugaan penggelembungan suara dalam Pemilu 2024 tidak hanya dialami PSI.
Baca SelengkapnyaBudi Arie pun menjamin, jika sistem informasi elektronik selama pesta demokrasi ini tetap aman dan terjamin.
Baca SelengkapnyaGanjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaDalam demokrasi memang ada biaya, tetapi harus melalui cara-cara yang benar.
Baca SelengkapnyaPresiden PKS Ahmad Syaikhu menghormati hasil rapat pleno terbuka hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.
Baca SelengkapnyaSecara blak-blakan, mantan panglima TNI ini mengaku pernah mendapat ‘tekanan’ langsung saat pilpres 2014 dan 2019.
Baca Selengkapnya