Agus Hermanto desak tes urine politisi Senayan direalisasikan
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mewacanakan agar semua anggota DPR dilakukan tes urine narkoba. Bila perlu, Politisi Gerindra itu mendesak agar pelaksanaan tes urine dapat dilakukan secara dadakan.
Wacana tersebut disambut baik oleh rekannya yang juga duduk sebagai Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Justru dirinya selangkah lebih maju agar tes urine narkoba dapat segera direalisasikan secepatnya.
"Nanti kalau memang ada permintaan secepatnya, saya juga sudah mendengar yang ingin melaksanakan tes urine," kata Agus Hermanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/2).
-
Kenapa tes kesehatan penting untuk Pilkada Jakarta? Maka dari itu, tes Kesehatan ini menjadi sangat penting, karena seorang pemimpin harus sehat secara jasmani dan rohani.'ini juga mengindikasikan para pemimpin warga Jakarta harus sehat salah satunya olahraga mengkonsumsi makanan yang baik,' sambung RK.
-
Bagaimana DPR ingin polisi tangani narkoba? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap polisi terus melakukan pembaruan terhadap modus-modus yang digunakan pelaku kejahatan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. 'Nah ini nih, makin ke sini para pengedar narkoba itu makin banyak akalnya. Momen mudik Lebaran pun dipakai untuk aji mumpung. Karenanya, polisi harus cerdik dalam mengungkap setiap modusnya. Harus berpikir out of the box dalam menebak cara-cara mereka'.
-
Kenapa DPR khawatir akan lonjakan narkoba? Saya jadi khawatir momentum mudik kemarin dijadikan sebagai jalur transaksi oleh para pengedar. Dia bawa narkoba ntah dari luar negeri atau suatu daerah, masuk ke daerah lainnya. Untuk itu setiap Polda, Polres, hingga Polsek, wajib pantau wilayahnya masing-masing. Pastikan tidak ada lonjakan narkoba,' tambah Sahroni.
-
Kenapa penangkapan caleg narkoba merusak citra DPR? Nah oknum begini-begini lah yang buat citra perwakilan rakyat kadang jadi jelek di mata masyarakat. Jabatan dipakai cuma buat cari akses dan keuntungan pribadi,' tutup Sahroni.
-
Kenapa DPR diminta buka nama anggota yang main judi? 'PPATK wajib buktikan temuan tersebut. Harus clear bahwa ribuan anggota dewan itu betul-betul terlibat atau bermain, jangan sekedar dugaan. Dan kalau sudah firm, harus diungkap semuanya, sebut nama-namanya biar publik tahu. Karena kalau betul terjadi, ini kan tentunya sangat memalukan dan mengecewakan. Coba, gimana masyarakatnya mau ikuti aturan kalau pejabat publiknya seperti ini?', ujar Sahroni, Kamis (27/6).
-
Kenapa Pemprov Jateng sangat fokus memberantas narkoba? Sebab, kasus kejahatan narkoba di Jawa Tengah butuh perhatian khusus.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menegaskan, persoalan narkoba adalah pelanggaran extra ordinary cryme? Oleh karena itu, tegas dia, tentu pelanggaran ini mesti ditindak dengan setegas-tegasnya.
Narkoba sudah menjalar ke semua lapisan. Tak hanya masyarakat sipil, pejabat pun terkadang justru berada di balik peredaran narkoba. Sehingga menjadi penting bila tes urine narkoba dilakukan bagi semua anggota DPR.
"Mengetahui masalah narkoba utk masalah dewan, Kalau saya siap. Kapan? Hari ini saya juga siap. Kalau ini bisa memberikan jaminan kepercayaan kepada masyarakat, karena untuk menjaga amanah rakyat itu harus bersih dari narkoba," tandasnya. (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puluhan polisi cek kesehatan dengan mengikuti tes urine
Baca SelengkapnyaPegawai Dinas Pemberdayaan Desa (PMD) Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dites urine mendadak. Hasilnya, dua orang dinyatakan positif narkoba.
Baca SelengkapnyaKontestasi Pilkada Indramayu 2024 kemungkinan besar akan diikuti oleh tiga pasangan calon.
Baca SelengkapnyaBukan hanya siap, Cak Imin juga menegaskan dirinya bahkan sudah diperiksa lembaga antirasuah.
Baca SelengkapnyaSanksi tegas yang pantas bagi anggota Polri terlibat narkoba adalah dipecat
Baca SelengkapnyaPengecekan tes urine tersebut merupakan bentuk antisipasi dari Polres Metro Jaksel.
Baca SelengkapnyaNasDem berharap tidak ada masalah yang menimpa kader NasDem terkait dugaan kasus korupsi tersebut.
Baca SelengkapnyaHasil pengecekan di Kantor KPU Pekanbaru menunjukkan bahwa keempat belas anggota polisi negatif.
Baca SelengkapnyaKetiga pasangan capres dan cawapres yang telah mendaftar ke KPU RI juga dinyatakan mampu menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka korupsi dari kasus Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaKPK menegaskan pihaknya tidak bisa asal dalam memeriksa seseorang.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.
Baca Selengkapnya