Agus Raharjo: Menurut undang-undang penasihat KPK harusnya 5 orang
Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo melantik tiga penasihat. Ketiganya berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, yakni mantan Komisioner Ombudsman Budi Santoso, Kabid Kepabean dan Cukai Kanwil Kalimantan Bagian Timur Mohammad Tsani Annafari dan Lektor Kepala di Institut Teknologi Bandung Sarwono Sutikno.
Agus menjelaskan keberadaan ketiga penasihat dirasa masih kurang. Pasalnya, menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi penasihat KPK, maksimal berjumlah lima anggota.
"Sebetulnya ini masih kurang karena jumlah penasihat itu sebetulnya lima. Saya pesan ke Pak Sekjen (KPK) untuk mempercepat untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong dan juga merekrut tenaga-tenaga penyelidik, penyidik, dan staf lain yang saat ini sedang berjalan," ujar Agus usai melantik ketiganya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/7).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Siapa yang minta Prabowo ulang seleksi capim KPK? Sebelumnya, sejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK. Karena menilai pansel yang sah adalah pansel yang dibentuk oleh Prabowo selaku presiden saat ini.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait Harun Masiku? Perburuan Harun Masiku kini menyasar ke Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Pemeriksaan Hasto setelah penyidik sempat memeriksa seorang mahasiswa Melita De Grave dan Simon Petrus yang berprofesi sebagai pengacara.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Saat ini, lanjut Agus, KPK masih menunggu tes yang akan dilakukan panitia seleksi kepada anggota polisi dan kejaksaan. Agus berharap dengan bertambahnya tenaga yang masuk, KPK bisa mempercepat penyelesaian kasus korupsi.
"Mungkin begitu bapak-bapak masuk (KPK) berbeda dari yang dijalani di tempat lama. Saya juga merasakan itu saat saya pindah dari birokrat menjadi komisioner KPK," ujarnya.
Agus mengingatkan, seluruh jajaran KPK dituntut bisa membedakan antara uang pribadi dan uang kantor. Namun Agus yakin penyesuaian tersebut tidak akan berjalan lama, asalkan jajaran KPK selalu menjaga komitmen yang kuat.
"Tapi penyesuaiannya juga tidak lama. Asal kita komitmennya kuat, mudah-mudahan bisa kita wujudkan dalam waktu yang cepat," pungkasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekrutmen calon pimpinan dan dewan pengawas KPK dibuka sejak 26 Juni 2024.
Baca SelengkapnyaPratikno menegaskan penentuan ketua Pansel sudah sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2020.
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan, nama-nama yang dijaring akan kredibel dan berintegritas sesuai harapan masyarakat.
Baca SelengkapnyaKorps Adhyaksa memiliki pertimbangan sebelum merekomendasikan lima jaksa tersebut.
Baca SelengkapnyaAda pula nama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Baca SelengkapnyaDia menilai pansel harus 'jemput bola' kepada tokoh-tokoh yang kompeten dalam pemberantasan korupsi.
Baca SelengkapnyaDalam penetapan pimpinan dan dewas KPK ini dipimpin langsung oleh Habiburokhman dari Partai Gerindra sebagai Ketua Komisi III DPR RI.
Baca SelengkapnyaKabar itu dibenarkan Kapuspenkum, Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar.
Baca SelengkapnyaPansel Capim KPK mengaku sudah melakukan upaya jemput bola untuk mencari Capim dan Dewas KPK yang memiliki kompetensi pemberantasan korupsi.
Baca SelengkapnyaDiketahui, bakal ada sembilan nama yang akan menjadi anggota Pansel yang terdiri dari lima unsur pemerintah dan empat masyarakat.
Baca SelengkapnyaDeputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, masukan pimpinan, dewas, hingga pegawai penting demi pimpinan KPK berintegritas.
Baca Selengkapnya10 Capim KPK itu tinggal menunggu pinangan Presiden Jokowi sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan fit and proper test.
Baca Selengkapnya