Follow
Aher soal transportasi online: Kami tak melarang tapi harus ada aturan
Merdeka.com - Pemerintah Jawa Barat melarang transportasi berbasis online beroperasi. Akibatnya, ribuan pengemudi transportasi online mendatangi Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (16/10) menuntut pemerintah segera memberikan kepastian terkait regulasi pengoperasian transportasi online.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan pihaknya masih menunggu peraturan baru yang akan dibuat Kemenhub.
"Kami tidak melarang transportasi online. Bagaimana pun ini adalah transportasi yang digunakan oleh publik, tidak mungkin tanpa aturan," jelas Aher usai pelantikan Anies-Sandi di Istana.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Siapa yang Heru ajak diskusi soal kemacetan? “Bagaimana solusinya, ada yang masuk jam 8, ada yang masuk jam 10, ini tergantung Bapak Ibu sekalian. Mari memberikan masukan, khususnya asosiasi atau pemilik gedung-gedung, pengelola, maupun Kementerian untuk bisa berdiskusi,“ kata Heru.
-
Bagaimana Kemenhub meningkatkan kualitas transportasi darat? Dengan tujuan menjadikan jalur darat sebagai akses utama bagi masyarakat, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan mengatasi berbagai tantangan, seperti kemacetan lalu lintas dan polusi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik untuk masa depan.
-
Apa yang Heru sebut sebagai penyebab kemacetan di Jakarta? “Hari ini kita kumpul karena tuntutan dari masyarakat untuk diskusikan bagaimana salah satunya mengatasi kemacetan. Banyak masukan-masukan bagaimana kalau jam kerja dibagi. Terutama pada saat saya diskusi dengan Pak Kapolda, Pak dirlantas. Kalau jam 6 itu seperti air bah. Dari bekasi, Tangerang, Depok, jam yang sama menuju Jakarta.“
-
Kapan Heru membahas kemacetan di Jakarta? Hal itu disampaikan Heru saat membuka focus group discussion (FGD) terkait penanganan kemacetan di Ibu Kota di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/7).
-
Bagaimana Heru ingin mengatasi kemacetan di Jakarta? “Bagaimana solusinya, ada yang masuk jam 8, ada yang masuk jam 10, ini tergantung Bapak Ibu sekalian. Mari memberikan masukan, khususnya asosiasi atau pemilik gedung-gedung, pengelola, maupun Kementerian untuk bisa berdiskusi,“ kata Heru.
Aher mengaku sudah melakukan komunikasi intens dengan Kemenhub terkait transportasi di Jawa Barat. Dia menuturkan, setiap pelayanan publik mesti ada peraturannya.
"Pak Menhub sudah menyatakan sendiri bahwa akan ada aturan tinggal mencari informasi, masukan dari berbagai pihak, baik dari online maupun konvensional. Jadi urusannya ini melayani publik, kalau urusan publik harus ada aturan main. Pasti. Yang sudah ada aturan sebelumnya, harus diatur kemudian karena melayani publik banyak pasti harus ada aturan," ungkap dia.
Sebelumnya, kisruh transportasi online yang terjadi di Bandung membuat ribuan ojek dan taksi online turun ke jalan. Mereka mengepung Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, yang merupakan kantor Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Biaya ojol dan taksi online di Jawa Timur kini diatur keputusan gubernur. Begini dampaknya.
Baca Selengkapnya
Kemnaker sudah menyiapkan tim untuk pembahasan aturan tersebut, sesuai dengan arahan Komisi IX DPR RI.
Baca Selengkapnya
Sopir Jaklingko demo karena upah yang dinilai tidak layak hingga pembagian kuota yang kurang adil antar operator.
Baca Selengkapnya
Menurut Menhub Budi, perlu ada ketentuan dalam UU mengenai perlindungan dan kesejahteraan para pengemudi ojol.
Baca Selengkapnya
Menurut Heru, pengawasan terhadap ASN DKI yang sedang WFH telah dilakukan secara maksimal.
Baca Selengkapnya
Kemacetan di berbagai titik strategis Pekalongan, seperti kawasan Transmart, Stasiun, dan Monumen, menjadi salah satu keluhan utama
Baca Selengkapnya
Dibutuhkan sebuah sistem agar masyarakat terdorong menggunakan transportasi publik.
Baca Selengkapnya
Negara seharusnya tidak absen dalam pembuatan regulasi untuk menyejahterakan ojek online.
Baca Selengkapnya
Demi mendapatkan insentif, pengemudi bahkan harus tetap bekerja saat hari raya.
Baca Selengkapnya
Dukungan untuk Andika-Hendi itu pun secara resmi dideklarasikan pada Senin (14/10).
Baca Selengkapnya
Seluruh ASN eselon empat ke atas untuk menggunakan kendaraan listrik guna mengurangi polusi di Ibu Kota.
Baca Selengkapnya
Di dalam rest area telah dilakukan penataan jalur lintasan, area parkir, himbauan berbagi dengan pembatasan waktu beristirahat.
Baca Selengkapnya