Ahli Epidemiologi: Rapid Test Tidak Ada Gunanya
Merdeka.com - Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono meminta pemerintah setop menggunakan rapid test untuk mendeteksi pasien positif Covid-19. Terlebih, rapid test menjadi syarat wajib untuk mereka yang mau bepergian.
Pandu menilai, pemerintah sebaiknya hanya menggunakan polymerase chain reaction (PCR). Alasannya, rapid test hanya metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi.
Sedangkan PCR, pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus dalam tubuh manusia.
-
Mengapa skrining penting? Skrining adalah deteksi dini untuk mengetahui apakah seseorang memiliki penyakit atau tidak.
-
Kenapa tes sidik jari diragukan para ahli? Banyak ahli di bidang psikologi dan pendidikan meragukan akurasi serta validitas dari tes tersebut.
-
Mengapa beberapa orang kebal terhadap Covid-19? Meskipun vaksin dan booster secara radikal mengurangi risiko kematian dan komplikasi berat dari COVID-19, mereka tidak banyak membantu menghentikan virus dari memasuki lapisan hidung dan sistem pernapasan.
-
Siapa yang meragukan tes sidik jari? Banyak ahli di bidang psikologi dan pendidikan meragukan akurasi serta validitas dari tes tersebut.
-
Apa gunanya test pack? Salah satu cara paling mudah untuk mengetahui apakah Anda hamil adalah dengan memeriksa apakah datang bulan atau haid Anda terlambat. Namun, sekarang telah tersedia alat yang dapat membantu Anda mengonfirmasi kehamilan, yaitu test pack.
-
Kapan viral load menjadi tidak terdeteksi? Meskipun tidak ada pengobatan yang bisa menyembuhkan secara total, setidaknya viral load dalam tubuh penderita HIV dapat mencapai tingkat tidak terdeteksi selama 3 hingga 6 bulan setelah menjalani pengobatan.
"Rapid test tidak ada gunanya. Maksudnya dari segi programnya tidak ada manfaatnya untuk skrining, surveillance, tidak ada manfaatnya untuk testing-testing," katanya saat dihubungi merdeka.com, Senin (13/7).
Pandu menyebut, dari 34 provinsi di Indonesia, hanya Sumatera Barat yang sudah menggunakan PCR secara utuh untuk mendeteksi orang terpapar Covid-19. Sumatera Barat sama sekali tidak menggunakan rapid test.
Berbeda dengan Sumatera Barat, Jawa Timur justru cenderung menggunakan rapid test ketimbang PCR. Akibatnya, Jawa Timur kewalahan menghadapi masifnya kasus Covid-19.
"Jawa Timur itu salah dari awal," ujarnya.
Pandu juga menyoroti tingginya kasus Covid-19 di DKI Jakarta belakangan ini. Menurutnya, hal itu disebabkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan sangat rendah. Pemicunya, pemerintah tidak mengedukasi langsung kepada masyarakat mengenai pencegahan Covid-19.
"Harusnya ada penyuluhan, turun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi," kata dia.
Pandu juga menyinggung pemeriksaan menggunakan rapid test menjadi lahan bisnis baru di tengah pandemi Covid-19. Meskipun, pemerintah telah menetapkan batas atas biaya rapid test yakni Rp150 ribu.
“Bukan curiga bisnis, memang bisnis. Masyarakat juga sudah banyak yang menolak. Ya siapa yang berbisnis, mereka yang mencari keuntungan,” terang Pandu.
Oleh sebab itu, dia menegaskan, hentikan pemeriksaan rapid test, karena tidak bisa mendeteksi virus Covid-19.
“IDI juga kemarin menolak kok harga tertinggi rapid test Rp150.000. Kenapa mereka yang protes. Ada apa juga dengan IDI? Tidak usah pakai rapid test, PCR saja,” tutup dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Marsudi terkejut ada yang menanyakan bahwa Sirekap menjadi alat untuk fraud atau kecurangan.
Baca SelengkapnyaPenyiraman air untuk mengurangi polusi dinilai tidak efektif jika areanya besar.
Baca SelengkapnyaEks Sekjen PKB Lukman Edy menyatakan, hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu adalah pekerjaan sia-sia.
Baca SelengkapnyaPenanganan pelanggaran atau kecurangan secara TSM itu ranahnya ada di Bawaslu, bukan MK.
Baca SelengkapnyaBeredar klaim penerima vaksin Covid-19 mRNA akan meninggal dalam 3 atau 5 tahun
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan saksi ahli KPU menjawab pertanyaan apakah Sirekap menjadi alat bantu penyelenggara pemilu melalukan kecurangan.
Baca SelengkapnyaDinas Lingkungan mengungkapkan, data di situs informasi kualitas udara dunia IQAir tidak akurat.
Baca SelengkapnyaHinky mengatakan, vaksin AstraZeneca sudah melewati tahap uji klinis tahap 1 hingga 4.
Baca Selengkapnya