Ahli Kesehatan Minta PTM Ditunda Setelah Angka Anak Terpapar Covid-19 Tinggi

Merdeka.com - Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) meminta pemerintah menunda pembelajaran tatap muka (PTM) pada Juli nanti. Permintaan IAKMI itu mengingat penularan Covid-19 kian tinggi.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat IAKMI Husein Habsyi meminta pemerintah tidak ambil risiko dengan melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM). "Kami menegaskan paling tidak menunda untuk tatap muka mulai Juli karena eskalasi peningkatan luar biasa sekarang," ujar Husein saat dihubungi merdeka.com, Selasa (22/6).

Kondisi Covid-19 akhir-akhir ini, lanjut dia, kian mengkhawatirkan. Apalagi munculnya varian baru Delta yang lebih infeksius dibandingkan varian lain.

"Kita agak khawatir. Sekarang lebih berbahaya karena ada varian Delta yang lebih infeksius. Tingkat penularannya lebih cepat," terang dia.

Dia menyadari, bahwa keputusan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) memang punya alasan tersendiri. Salah satunya, kekhawatiran pada turunnya kemampuan belajar anak.

"Kita jangan ambil risiko. Walaupun secara kekhawatiran mengenai kemampuan belajar anak akan turun karena banyak online itu bisa saja terjadi, tapi kesehatan tetap harus diutamakan sebenarnya," urai dia.

"Karena itu lebih penting daripada nanti dipaksakan akan menyesal kemudian. Apalagi sekarang kasus kematian sudah ada kan di anak. Datanya sudah ada juga," tandasnya.

IDAI Ungkap Kematian Anak Akibat Covid-19

Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Aman Bhakti Pulungan mengatakan kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia merupakan tertinggi di dunia. Kesimpulan ini berdasarkan data case fatality atau tingkat kematian pada anak akibat virus SARS-CoV-2 itu.

"Data IDAI menunjukkan case fatality ratenya itu adalah 3 sampai 5 persen. Jadi kita ini kematian yang paling banyak di dunia," katanya, Senin (21/6).

Aman Bhakti menjelaskan, dari total kasus positif Covid-19 nasional saat ini, 12,5 persen dikontribusikan anak usia 0 hingga 18 tahun. Ini menunjukkan, satu dari delapan kasus positif Covid-19 di Indonesia merupakan anak.

Jika dilihat dari data provinsi 17 Juni 2021, DKI Jakarta mencatat angka penambahan kasus positif Covid-19 cukup tinggi pada anak. Dalam sehari, ada peningkatan 661 anak terjangkit Covid-19. Dari jumlah tersebut, 144 di antaranya usia balita (bawah lima tahun).

"Saya sering mengatakan 50 persen kematian anak itu balita, bukan balita itu meninggal 50 persen. Jadi dari seluruh yang meninggal pada anak, 50 persennya balita," sambungnya.

Aman Bhakti menuturkan, situasi kasus Covid-19 pada anak di Indonesia mengkhawatirkan. Sebab, hingga kini sebagian besar rumah sakit belum memiliki ruang ICU (Intensive Care Unit) khusus anak.

Sementara itu, obat-obatan termasuk Intravenous Fluid Drops (IVFD) terbatas karena tidak masuk dalam skema pelayanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.

"Saat ini juga, SDM semakin menurun, termasuk dokter dan perawat. Ini kan menjadi masalah. Jadi kita bisa kolaps," kata dia.

Keselamatan Siswa Harus Menjadi Prioritas Pembukaan Sekolah

Pembukaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah-sekolah pada Juli mendatang harus diselenggarakan dengan cermat dan hati-hati sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Karena, meskipun penanganan pandemi COVID-19 mulai terkendali, Indonesia masih berada di tengah ancaman potensi lonjakan kasus dampak dari libur panjang lebaran Idul Fitri.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan kembali, bahwa sesuai arahan presiden, PTM terbatas diikuti peserta sebanyak 25 persen dari total kapasitas ruang belajar. Dan kegiatan tatap muka, tidak boleh lebih dari 2 hari dalam seminggu dan durasinya maksimal 2 jam pertemuan. Dan pemerintah memastikan kegiatan PTM mengutamakan kesehatan, keselamatan dan keamanan dari peserta didik.

"Seluruh guru yang ikut dalam pembelajaran tatap muka harus sudah divaksin dan dipastikan tidak memiliki penyakit komorbid," tegas Wiku memberi keterangan pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Rabu (9/6/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Mengutamakan keselamatan para peserta didik memiliki alasan kuat. Karena data menunjukkan bahwa masyarakat usia sekolah yakni 6 - 18 tahun menyumbang 9,6 persen dari kasus positif nasional. Dan 0,6 persen menyumbang kasus kematian nasional.

"Maka dari itu, penting untuk diingat bahwa kesempatan pembukaan sektor pendidikan ini harus dijaga stabilitasnya secara hati-hati dan terbatas," imbuhnya.

Di samping itu pemerintah daerah juga diminta menekan laju penularan dan menurunkan angka kasus aktif di wilayahnya masing-masing. Hal ini karena potensi lonjakan paska lebaran masih mengancam. Sehingga munculnya lonjakan kasus diberbagai daerah harus diantisipasi terutama pada kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan dan meningkatkan potensi penularan.

Dari hasil monitoring Satgas, bahwa Pulau Jawa sendiri menjadi kontributor terbesar kasus nasional mencapai 52,4 persen dari kasus yang ada. Angka ini, diprediksi masih akan meningkat dalam beberapa minggu kedepan. Untuk itu, pemerintah daerah harus saling bergotong royong antar sesama di wilayahnya masing-masing ataupun antar wilayah. Sehingga kebijakan penanganan dapat efektif dan tepat sasaran dalam mencegah penularan antar masyarakat termasuk mencegah masuknya importasi kasus.

"Antisipasi lonjakan kasus, pemerintah lakukan upaya terbaiknya melalui langkah preventif hingga kuratif. Upaya ini dilakukan melalui peran strategis posko desa/kelurahan. Peran posko penting dalam mencegah penularan di tataran mikro. Sehingga tekanan terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan dapat dihindari," lanjutnya.

Bagi satgas di daerah, diminta mengevaluasi skenario penanganan tingkat RT, termasuk mikro lockdown di RT zona merah agar kasus dapat dikendalikan dengan efektif. Juga memaksimalkan upaya pencegahan di tingkat makro dengan mengevaluasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tingkat kabupaten/kota. Serta dengan menindak sektor-sektor yang melanggar Instruksi Mendagri No. 12 Tahun 2021.

"Langkah tepat kendalikan pandemi dengan maksimal dan menjalankan kegiatan sosial ekonomi secara terkendali. Salah satu hasil jerih payah pengendalian pandemi dapat dilihat dengan mulai dibukanya sektor sosial ekonomi secara bertahap dan pembukaan pembelajaran tatap muka secara terbatas," pungkas Wiku. (mdk/gil)