Ahli kubu Setnov ingin koruptor dihukum administrasi, bukan pidana

Merdeka.com - Ahli hukum administrasi negara I Gde Pantja Astawa menjadi saksi dalam sidang praperadilan Ketua DPR Setya Novanto. Dalam sidang tersebut, Gde dan juga tim kuasa hukum KPK sempat membahas tentang mekanisme perundang-undangan pencegahan keluar negeri.

Dia berpendapat, pencekalan keluar negeri terhadap tersangka harus dilakukan dengan alasan yang jelas. Hal itu, katanya, hanya bisa dilakukan jika tersangka tidak kooperatif.

"Pencegahan itu boleh tidak boleh memang diatur pencegahan itu. Tapi alasan itu harus clear, jangan sampai ada tindakan sewenang-wenang tanpa ada dasar. Alasannya harus jelas objektif. Misal begini misal saya dipanggil saya dateng kooperatif beralasan enggak? Saya dicegah kecuali saya dipanggil ngumpet. Cegah itu maksud saya," ujar Gde di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/9).

Tidak hanya mengemukakan pendapatnya, Gde juga menyarankan untuk memberikan saksi admistrasi saja pada pelaku korupsi. Sanksi itu berupa pengembalian uang hasil korupsi secara utuh.

"Kalau memang kerugian negara menjadi prioritas tentu saja langkah adminstratif dalam arti pendekatan hukum administrasi yang mesti didapat prioritas. Artinya biar kerugian negara terpulihkan," tuturnya.

"Yang dikedepankan hukum administrasi karena sanksinya lebih efektif," ucapanya.