Ahli Minta Pemerintah Perangi Hoaks Soal Covid untuk Kendalikan Penyebaran

Merdeka.com - Jumlah kasus kumulatif Covid-19 di Indonesia mencapai 788.402 kasus per 6 Januari 2021. Sementara itu, kasus kematian tembus 23.296 dan kasus sembuh 652.513. Sehingga, jumlah kasus aktif yang harus ditangani pemerintah adalah 112.593 kasus. Jumlah ini diprediksikan akan terus bertambah dan semakin memperparah kondisi kesehatan Indonesia.

Ahli epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman mengatakan, Indonesia perlu belajar dari sejarah terkait penanganan pandemi. Menurutnya, pemerintah perlu mencontoh negara-negara yang sudah terbukti berhasil mengatasi pada saat ini. Bukan hanya menggencarkan 3T (testing, tracing, treatment), pengendalian mobilitas dan aktivitas masyarakat juga dilakukan.

Selain itu, pemerintah harus mengurangi hoaks yang beredar di masyarakat. Menurutnya, teori konspirasi mengenai Covid-19 menjadi salah satu penghambat pengendalian Covid-19. Dia melihat, teori konspirasi membuat masyarakat tidak percaya dengan bahaya virus Corona. Masyarakat menjadi abai dan tidak mau mematuhi protokol kesehatan, sehingga penularan sangat masif.

"Banyak negara yang berhasil mengendalikan pandemi karena ketika ada rumor, hoaks, dan sebagainya, dalam 2 jam langsung diluruskan sama pemerintahnya. Ini yang harus dilakukan pemerintah karena memang tanggung jawab pemerintah. Saya sebagai praktisi juga membantu, tetapi pemerintah mempunyai influence lebih terhadap hal ini," kata Dicky kepada merdeka.com, Kamis (7/1).

Saat ini, pemerintah juga tengah melaksanakan program vaksinasi sebagai upaya pengendalian Covid-19. Dia mengatakan, negara-negara yang berhasil mengatasi pandemi-pandemi sebelumnya selalu menerapkan 2 prinsip vaksinasi, yaitu gratis dan bersifat sukarela, tanpa paksaan.

"Ada 2 prinsip dasar vaksinasi yaitu gratis dan voluntary, bukan mandatory. Dua prinsip tersebut didukung oleh literatur ilmiah, fakta sejarah keberhasilan program vaksinasi sebelumnya, dan riset terakhir. WHO juga menegaskan, vaksinasi tidak boleh bersifat mandatory. Ini diikuti oleh negara maju yang berhasil menuntaskan pandemi," ujarnya.

Dia pun berharap pemerintah tidak memaksa masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi ini. Menurutnya, pemerintah wajib menerapkan kedua prinsip dasar vaksinasi tersebut jika ingin program vaksinasi berjalan lancar.

"Yang namanya prinsip dasar, kalau tidak dilakukan, maka tidak akan berhasil. Riset membuktikan, vaksinasi yang sifatnya memaksa berbahaya sekali. Program ini bukan malah mencakup masyarakat lebih banyak tapi malah muncul distrust," kata dia.

Cara Buat Masyarakat Mau Divaksin

Untuk membuat masyarakat mau divaksin secara sukarela, kata Dicky, kembali lagi kepada poin pertama, yakni soal komunikasi dan informasi. Pemerintah harus menyampaikan seluruh informasi mengenai vaksin tersebut dengan transparan. Selain itu, pemerintah juga perlu meluruskan hoaks dan teori konspirasi soal vaksin Covid-19 yang membuat masyarakat enggan divaksin.

"Walau tahap pertama vaksinasi ini hanya untuk 3 juta penduduk, tetapi mereka tetap manusia yang punya hak kesehatan termasuk hak informasi. Mereka harus tahu apa manfaat dan risiko vaksin," ujarnya.

"Komunikasinya bersifat menjelaskan. Teori konspirasi dan hoaks harus diluruskan, bahkan yang sifatnya baru akan menjadi rumor, harus segera diluruskan," lanjut dia.

Selain itu, pemerintah juga perlu menggandeng tokoh masyarakat agar bisa meluruskan teori konspirasi mengenai vaksin Covid-19. Terakhir, pemerintah juga harus mengantisipasi vaccines crisis atau kejadian-kejadian yang akan menyertai saat vaksinasi, yang akan mengganggu proses vaksinasi.

"Penyiapan rencana vaksinasi sendiri harus cermat. Harus antisipasi kejadian pasca imunisasi dan kejadian-kejadian yang akan menyertai saat vaksinasi. Ini yang akan mengganggu dan harus diantisipasi. Ada namanya vaccines crisis," ujarnya.