Ahmad Dhani sindir Golkar Munas Ancol bentukan pemerintah Jokowi
Merdeka.com - Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly menerima dan mengesahkan kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Keputusan tersebut ditentang keras oleh kubu Aburizal Bakrie (Ical), yang tengah melakukan proses hukum baru di pengadilan.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, keputusan menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo ini mengingatkannya pada cara Orde Baru dalam membelah Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang pada 1996 memilih Soerjadi sebagai ketua umum PDI menggantikan Megawati Soekarnoputri. Megawati terpilih sebagai ketua umum dalam Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan di Surabaya pada tahun 1993.
"Kalau disahkan, ini tanda pemerintah otoriter, persis zaman dulu seperti PDI dibelah, ini merugikan pemerintah sendiri, artinya pemerintah tidak becus mengurus politik, tidak becus mengurus ekonomi," kata Fadli Zon yang juga anggota KMP dari Partai Gerindra.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
-
Kenapa Jokowi bergabung dengan Golkar? 'Kita perhatikan saat ini, meskipun putaran pileg atau pilpres ini belum selesai Jokowi secara gesit dan tangkas sudah mempersiapkan series cawe-cawe putaran berikut untuk memanfaatkan instrumen parpol mana yang bisa 'ditunggangi' untuk tetap berkuasa,' kata Andreas Hugo, saat dikonfirmasi, Senin (11/3).
Keputusan Yasonna Hamonangan Laoly tersebut juga tidak luput dari kritikan musisi Ahmad Dhani. Musisi yang dekat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tersebut mengalamatkan kritikannya kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati, yang merupakan partai pemerintahan.
Melalui akun @AHMADDHANIPRAST, Minggu (15/3), Ahmad Dhani menuliskan, "Mbak Mega pasti ingat betul PDI bentukan Soeharto...maka nya ada Golkar bentukan pemerintah sekarang...ADP." (mdk/amn)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, melantik Ganjar Pranowo hingga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jadi pengurus DPP PDIP.
Baca SelengkapnyaHubungan Demokrat dan PDIP sebelum Pemilu 2024 sempat cair.
Baca SelengkapnyaMegawati menjelaskan, alasan Ganjar dan beberapa tokoh lain diangkat menjadi pengurus DPP untuk kebutuhan DPP PDIP ke depan.
Baca SelengkapnyaPeluang koalisi Partai Golkar dengan PDIP di Pilkada Banten semakin terbuka lebar.
Baca SelengkapnyaPDIP kemungkinan akan berkoalisi dengan Partai Golkar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Banten.
Baca SelengkapnyaMegawati: Andika Sekarang KTA-nya PDIP Loh, Jangan Mbalelo!
Baca SelengkapnyaPrabowo berkelakar menyusupkan kader Gerindra ke Parpol lain
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah mengatakan keputusan berkoalisi dengan Golkar di Banten merupakan hal biasa.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melantik sejumlah wajah baru dalam kepengurusan partai yang diperpanjang hingga 2025.
Baca SelengkapnyaAndra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah didukung koalisi besar yakni Gerindra, Demokrat, NasDem dan PKS.
Baca SelengkapnyaAirlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal bergabung ke Golkar.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, pengusungan pasangan tersebut berdasarkan adanya kebijakan dari masing-masing partai.
Baca Selengkapnya