Ahok : Cinta Indonesia itu jangan korupsi dan jangan terima suap
Merdeka.com - Menyambut HUT RI ke-70, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berharap agar para pejabat negara ini lebih mencintai Indonesia. Menurut Ahok, saat ini salah satu wujud kecintaan kepada negara itu, cukup dengan tidak melakukan korupsi, dan taat pada segala ketentuan yang sudah diatur dalam konstitusi.
"Cinta Indonesia itu ya jangan korupsi, jangan terima suap, jangan berpihak sama orang. Berpihaknya hanya pada konstitusi. Itu baru namanya cinta Indonesia," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/8).
Selama ini, Ahok dikenal sebagai salah satu pejabat negara yang lantang meneriakkan antikorupsi. Bahkan, dirinya pun memiliki solusi guna mengurangi segala bentuk potensi korupsi di Jakarta, yakni dengan merealisasikan sistem transaksi nontunai.
-
Apa dasar negara Indonesia? Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia.
-
Apa komitmen Ganjar Pranowo untuk hukum di Indonesia? 'Kami melihat terjadinya guncangan yang kuat dalam dunia hukum di Indonesia ketika ada kejadian putusan MK soal batas usia capres cawapres,' kata Chico kepada Liputan6.com, Minggu (3/12).
-
Siapa yang membuat pernyataan tentang Indonesia? Tidak ada pembahasan terkait PM Singapura sebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama.
-
Apa yang dideklarasikan Prabowo? Forum Rektor Indonesia menyerukan pelaksanaan Pemilu 2024 yang aman dan damai pada suatu deklarasi di Makassar, Sabtu (3/2).
-
Siapa yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Pada tanggal 17 Agustus 1945, Hatta bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta.
-
Dasar hukum apa yang mengatur pemilu di Indonesia? Dasar hukum pemilu yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Maka, untuk menerapkan langkah cinta negeri berupa aksi antikorupsi di jajaran PNS DKI Jakarta, Ahok mengaku sudah merencanakan jika pembatasan penarikan uang tunai bagi PNS DKI, akan lebih ditekan lagi nominalnya.
Hingga nantinya, setiap PNS DKI Jakarta hanya bisa menarik uang secara tunai, sampai jumlah Rp 25 juta setiap harinya. "Harusnya, di seluruh indonesia juga orang tidak bisa tarik kontan uang lebih dari jumlah satu kali UMP," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Prabowo Subianto memastikan bakal menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran. Prabowo bakal menindak kepala daerah yang korupsi.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh aparat penegak hukum agar bekerja dengan benar.
Baca SelengkapnyaAhok menanggapi pertanyaan adanya kemungkinan koalisi antara paslon 03 dengan paslon 01 jika ada putaran kedua
Baca SelengkapnyaSedikitnya ada lima kriteria yang harus dimiliki calon gubernur Jakarta
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahaja Purnama, atau biasa disapa Ahok tak setuju jika koruptor dihukum mati. Alasannya, hukuman mati para koruptor tidak akan menyelesaikan masalah.
Baca SelengkapnyaAhok lebih memilih koruptor dimiskinkan dan dihukum penjara seumur hidup
Baca SelengkapnyaSaking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca SelengkapnyaPrabowo menekankan hal tersebut bukan berarti dirinya memaafkan koruptor, namun menyadarkan mereka yang mencuri uang rakyat.
Baca SelengkapnyaNamun baginya, keadilan dan kebenaran lah yang membuatnya tetap pada pendiriannya tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta aparat Kejaksaan tidak bermain proyek.
Baca SelengkapnyaKampanye Hari Terakhir, Anies Harap Indonesia Jadi Negeri Welas Asih
Baca Selengkapnya