Ahok curigai ada markup anggaran renovasi terminal Rawamangun

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuk Tjahja Purnama (Ahok) mencurigai adanya mark up dalam anggaran perobohan salah satu Gedung Dinas Perhubungan (Dishub) di Terminal Rawamangun. Kecurigaan itu muncul saat Ahok yang ditemani anggota biro hukumnya mendatangi Dinas Perhubungan (Dishub).

"Kalau tadi kan arahan Bapak Gubernur itu mencurigai nilainya sampai segitu besar. Apakah itu benar hasil gambar, yang dikerjakan seperti apa? Jadi yang mungkin nanti paling tidak membuktikan sesuai dengan ketentuan, misalnya tidak ada mark up atau hal-hal yang lain," kata Kepala Bagian Pelayanan Hukum Provinsi DKI Jakarta, Solafide Sihite di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/5).

Saat itu, dikatakan Ahok kalau dirinya akan mempelajari anggaran penghancuran gedung. Mengingat anggaran yang digelontorkan masih terlalu mahal.

"Ini ada apasih kok sampai menurut perhitungan saya lebih mahal. Apalagi ini belum bisa langsung digunakan," ujar Solafide meniru perkataan Ahok.

Menurut pengakuan Solafide dalam perencanaan awal, kantor Sudin Jakarta Timur sudah dihapus dari konsep pembangunan. Sehingga, Ahok pun mencurigai adanya penggelembungan dalam anggaran tersebut. Pasalnya, dalam pembangunan dan pembongkaran membutuhkan dana yang besar.

"Sekarang kan masih berdiri di situ. Jadi Gubernur menanyakan, kalau begini lagi caranya ya berarti duit lagi ya?" ungkapnya.

Solafide menuturkan sejauh ini perbaikan terminal itu masih dikelola oleh SKPD. Untuk itu, pihaknya masih menunggu berkas maupun dokumen dari SKPD. Di sisi lain Ahok juga meminta data menyangkut anggaran tersebut.

Selain itu, Solafide mengatakan kalau Ahok pun berencana membuat susunan anggaran guna membuat tolak ukur terkait anggaran itu. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui dugaan adanya mark up.

"Pak gubernur minta dikasih detail data soal itu, ketika suatu gedung dihapuskan itu kan ada tender misalnya, gedung yang mau dirobohin kan ada nilai ekonomisnya lagi," pungkasnya.