Ahok dan BPK bertarung, KPK jadi wasit

Merdeka.com - Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras semakin panas. Keduanya mengklaim dirinya sama-sama benar. Ahok mengaku pembelian lahan RS tersebut sudah sesuai prosedur, sedangkan BPK berdasar audit yang dilakukannya menaksir pembelian lahan tersebut merugikan negara sebesar Rp 191 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau terjebak dalam kasus tersebut dengan membela salah satu dari keduanya. Seolah menjadi wasit yang adil, KPK melangkah hati-hati untuk membandingkan keterangan Ahok dengan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kita kan sudah memegang data audit investigasi dari BPK nanti kita akan cross check lagi dengan Pak Ahok juga, mungkin jika ada bantahan dari sisi lain," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo, Jakarta, Selasa (12/4).

Hingga saat ini, KPK telah memanggil lebih dari 33 orang yang dimintai keterangannya dalam kasus sumber waras sebagai terperiksa. Para terperiksa itu berasal dari Pemprov DKI dan yayasan Sumber Waras itu sendiri. Ahok sudah diperiksa KPK selama 12 jam dan dicecar empat orang penyelidik yang menyampaikan 50 pertanyaan.

Ahok tidak habis-habisnya menyampaikan kekesalannya kepada BPK terutama terkait hasil audit investigasi yang dilaporkannya ke KPK. Walaupun kecewa dengan hasil audit tersebut, dia mengaku tidak bisa menggugat BPK.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menantang anggota BPK untuk membuktikan kekayaan mereka. Tak tanggung-tanggung, Ahok menuding hasil audit BPK soal pembelian lahan RS Sumber Waras ngawur alias ngaco.

"Yang pasti BPK menyembunyikan data kebenaran. BPK minta kita melakukan sesuatu yang enggak bisa kita lakukan," tegas Ahok di Jakarta, Selasa (12/4).