Ahok diberhentikan sementara, PDIP tegaskan tak merasa diuntungkan

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri berencana memberhentikan Basuki T Purnama alias Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta setelah masa cuti kampanye Ahok habis. Pemberhentian dilakukan agar Ahok bisa fokus menjalani persidangan kasus penistaan agama yang menjeratnya.

Otomatis, setelah cuti kampanye selesai Ahok tak bisa kembali berkantor di Balai Kota. Posisinya digantikan oleh Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat, wakilnya di DKI.

Ketua DPP PDIP Sukur Nababan mengatakan, pihaknya menghormati keputusan pencopotan sementara Ahok itu asalkan dilakukan sesuai hukum yang berlaku.

"PDI Perjuangan tentu hormati proses hukum yang berlangsung selama itu di dalam koridor dan diatur UU tentu kita hormati itu. Tapi juga dalam proses hukum jangan diintervensi siapa pun termasuk kelompok-kelompok," kata Sukur saat dihubungi merdeka.com, Senin (19/12).

Dicopotnya Ahok membuat kader PDIP yang juga wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengambil alih kendali di Ibu Kota. Sukur enggan menilai pencopotan Ahok sebagai keuntungan bagi PDIP.

"Persepsinya salah. Kami mengusung Ahok-Djarot tanpa melihat Ahok darimana, Djarot darimana. Artinya kami anggap dua ini kader PDIP yang ikut membunyikan ideologi kami. Kita form mereka berdua dari PDIP," tegas Sukur.

Dia menegaskan, PDIP tidak akan mengambil keuntungan dari pencopotan itu. Hal ini dikarenakan dukungan PDIP kepada Ahok-Djarot adalah demi pembangunan di Jakarta bukan kepentingan politik.

"Kita tidak ada urusan dengan itu, tidak ada kalkulasi dengan itu. Kalau kita berkalkulasi dan itu tentu kita tidak akan melakukan hal seperti itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemberhentian sementara Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dilakukan setelah masa cuti kampanye Ahok habis.

Begitu cutinya nanti habis kita berhentikan," ujar Tjahjo Kumolo seusai memberikan ceramah umum bersama Kepala BNN dan Panglima TNI di kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Jumat (116/12). Demikian dilansir Antara.

Ahok saat ini tengah menjalani proses persidangan atas kasus dugaan penistaan agama. Tjahjo mengatakan, seorang kepala daerah yang sedang menjalani persidangan atau ditahan akan dibebaskan sementara dari jabatannya agar tidak mengambil kebijakan dan dapat fokus menjalani persidangan.

"Kecuali operasi tangkap tangan korupsi. Kalau operasi tangkap tangan, gubernur, bupati, walikota, termasuk juga saya, langsung diberhentikan," jelas Tjahjo.