Ahok didemo, warga minta hentikan penggusuran dan tutut ganti rugi
Merdeka.com - Massa Serikat Pemuda Jakarta (SPJ), Gerakan Apuran, Serikat Rakyat Miskin Indonesia dan warga dari beberapa daerah di Jakarta yang menjadi korban penggusuran menggelar demonstrasi di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (5/10).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.30 WIB ini dihadiri sekitar 200 orang massa aksi. Dalam aksinya, mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menghentikan penggusuran dan meminta ganti rugi yang adil bagi warga yang rumahnya telah digusur.
Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia, Wahida Baharuddin Uppa mengatakan aksi ini adalah bentuk protes terhadap penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta serta tidak sesuainya ganti rugi warga yang tergusur dengan yang mereka terima.
-
Siapa yang memprotes kejadian tersebut? Diketahui, terekam video yang beredar di media sosial salah satu pendukung mengacungkan tiga jari saat debat capres berlangsung. Hal tersebut pun menuai protes dari pihak 02 yakni Grace Natalie.
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Mengapa tembok kota dihancurkan? Namun, seiring berjalannya waktu, tembok kota mulai kehilangan relevansinya pada abad ke-16 hingga ke-17, dan akhirnya sebagian besar tembok tersebut dihancurkan pada abad ke-19 saat kota mengalami ekspansi.
-
Bagaimana Pemprov DKI atasi macet Jakarta? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
"Yang kami inginkan adalah ketika kawan-kawan berpindah tempat dari satu tempat memiliki rumah ke tempat lain harus memiliki rumah yang layak. Bukan rusun yang kemudian kawan-kawan menjadi penyewa pengontrak selama hidup mereka selama tinggal di rusun," Kata Wahida saat ditemui di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (5/10).
Ia mewakili massa aksi juga menyampaikan rusun yang diberikan kepada korban gusuran bukanlah solusi efektif. Namun hanya memberikan solusi sementara waktu saja.
"Bukan solusi yang efektif, untuk sementara iya tapi bukan yang efektif. Yang kami tuntut adalah kembalinya rumah menjadi rumah kan begitu. Kalo digusur, rumah dibongkar kamu harus dapat rumah tapi bukan rusun. Tanah ganti tanah rumah ganti rumah," tegasnya.
Untuk diketahui, warga yang menjadi korban penggusuran dan mengikuti aksi sore hari ini adalah warga kampung Pulo, Jatinegara, Ancol, Bukit duri, Bidara Cina dan beberapa daerah lainnya di Jakarta.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mereka menolak keras penggusuran Pulau Rempang. Mereka juga menuntut pemerintah agar menghentikan praktik perampasan tanah terhadap warga Pulau Rempang.
Baca SelengkapnyaAksi demonstrasi itu dilakukan di Jalan Ir. H. Juanda, Depok.
Baca SelengkapnyaMereka yang tergabung dalam Barisan Relawan Bhineka Jaya melakukan dukungan kepada Ahok untuk menjadi Calon Gubernur DKI yang diusung PDIP.
Baca SelengkapnyaKoordinator Lapangan dari Walhi Jakarta Bagas Okta Pribakti mengatakan, terdapat empat tuntutan yang dibawa dalam aksi ini.
Baca SelengkapnyaMassa menuntut Heru untuk keluar dari kantor dan bertemu dengan buruh.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, melempar candaan saat ditanyai solusi mengatasi buruknya kualitas udara di Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaPolisi memburu pelaku perusakan gedung DPR saat demo Apdesi.
Baca SelengkapnyaPara buruh mengancam melanjurkan aksi demo ke rumah Pj Gubernur Jakarta
Baca SelengkapnyaMereka meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar 15 persen.
Baca SelengkapnyaSemua jalan baik arteri maupun tol depan Gedung DPR/MPR sudah ditutup sejak pukul 12.23 WIB.
Baca SelengkapnyaDalam aksinya mereka menuntut untuk menyikapi konflik lahan di Rempang.
Baca Selengkapnya"Ya itu resiko dari sebuah kegiatan," kata Heru di Jakarta.
Baca Selengkapnya